JAKARTA. Polemik dana aspirasi kembali menghangat menyusul adanya usulan serupa dari Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Partai Golkar, yang sebelumnya sempat tiarap, kini bangkit lagi menyuarakan gagasan kontroversial itu.

Berbicara dalam Diskusi Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila Ditengah Hantaman Ekonomi Global, Harry Azhar Azis, anggota Fraksi Partai Golkar, mengingatkan para politisi dari partai lain untuk tidak menjegal ide ini dengan alasan politik. "Jangan gunakan alasan politik untuk menjegal satu ide keadilan untuk pembangunan," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, Rabu (30/6).

Harry menegaskan, dana aspirasi merupakan salah satu bentuk lain dari rencana pembangunan daerah. Pasalnya, pembangunan di daerah tak pernah merata lantaran penjatahan dana daerah seringkali terjanggal oleh kepentingan politik di dalamnya. "Itu pasti ada peran politik subjektif kepala daerah, tetap ada di situ, anda tidak bisa mempercayakan pemerataan keadilan itu given begitu saja. Misalnya Bupati, di suatu daerah ada beberapa kecamatan, nah mana yang memilih banyak maka itu akan dapat anggaran lebih," katanya.

GAGASAN: Bencana Sumatera dan Kebisingan Media Sosial

Mengenai usulan serupa dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Harry menilai itu ide bagus. "Lebih banyak dana ke desa lebih bagus," katanya. Namun, dia melanjutkan, jika usulan tersebut masuk ke anggaran DPD, maka usulan itu nantinya akan masuk ke dalam pertimbangan. Pasalnya, "Mereka (DPD) tidak punya hak memutuskan, karena hak putus ada di DPR," katanya. Namun, Harry bilang, tak menutup kemungkinan usulan tersebut akan masuk dalam anggaran DPD. "Semua serba mungkin," katanya.

Golkar sendiri, kata Harry, akan mempelajari lebih dalam usulan tersebut jika memang nantinya masuk ke DPD. Pasalnya, DPD sudah memiliki program serupa yakni Program Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah(P4D). "Kita akan tetap pelajari, kita akan berfikir positif," katanya.

Menurut dia, harusnya bukan hanya DPR yang mempertimbangkan tapi pemerintah juga ikut mempelajari. "DPR dan Pemerintah harus menjelaskan menerima atau menolak, jangan hanya menerangkan bahwa hal tersebut berpotensi melanggar UU. Jika berpotensi melanggar UU, jelaskan UU yang mana," tandasnya.banyak," katanya.

Oleh karena itu, katanya, usulan tersebut harus mampu dikombinasikan antara sisi pemerintah dan sisi legislatif. "Kalau soal dana aspirasi kan salah satu entery point juga sebagai strategi pembangunan kewilayahan," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News