JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Selasa (16/12). Saat keluar dari Gedung KPK, Tedjo mengaku datang untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK karena menjabat menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Rp 7,5 miliar," jawab Tedjo saat dikonfirmasi total harta kekayaan yang dilaporkannya tersebut ke KPK, Selasa.

Tedjo mengaku terlambat dua bulan dalam menyampaikan harta kekayaannya tersebut. "Waktu itu saya bingung apa saja yang saya harus masukan. Tapi sekarang sudah lengkap semua," tambahnya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Tedjo yang diakses dalam situs www.acch.kpk.go.id, Tedjo terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 1 Oktober 2002. Saat itu, Tedjo masih menjabat sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat RI di Mabes TNI Angkatan Laut. Dalam LHKPN tersebut, total harta kekayaan Tedjo tercatat sebesar Rp 478.100.000.

Hingga 4 Desember 2014 lalu, sebanyak 20 menteri Kabinet Jokowi yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Selain itu, ada juga Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir; Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Puspayoga.

Para menteri lainnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi; Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro; Menteri Kesehatan Nila Moeloek; Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pertanian Amran Sulaiman; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi; Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto; Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo; serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa