JAKARTA. Meski mobil listrik masih berbentuk produk ujicoba (prototipe), pemerintah berniat memproduksi mobil listrik ini secara industri. Artinya, mobil ini punya nilai bisnis.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menghitung untuk bisa masuk kategori layak bisnis, maka mobil listrik harus diproduksi secara masal. Jumlahnya antara 7.000 unit - 10.000 unit per tahun.

Selain itu, layanan purna jual mobil listrik ini menjadi syarat tambahan untuk bisa masuk skala ekonomi. "Itu semua adalah kaidah supaya bisa masuk skala industri otomotif," katanya.

Untuk memancing minat pebisnis, pemerintah sedang menggodok insentif pemanis dalam bentuk tax holiday. Menurutnya beleid insentif berbentuk Peraturan Presiden soal low carbon emission (LCE) ini bakal keluar di bulan Agustus nanti. Padahal, pemerintah berencana mengeluarkan aturan tersebut di akhir tahun ini.

Dalam aturan tersebut nantinya tidak cuma mengatur pemberian insentif bagi produksi mobil listrik, tapi juga mobil yang rendah emisi. Seperti program mobil murah atau mobil hibrid.

Namun sebelum program mobil listrik ini berjalan, yang ditargetkan paling cepat dua tahun lagi, infrasturktur penunjang seperti pom bensin yang dilengkapi dengan charger untuk mengisi baterai juga harus tersedia. "Saya belajar dari Jepang, justru infrastuktur yang harus siap lebih dulu," katanya.

Menurut Irwan Priyantoko, Chief External Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sarana pom bensin yang menyediakan charger baterai mobil listrik masih sulit terealisasi. "Infrastruktur menjadi kendala utama dalam menjalankan program mobil listrik," tuturnya.Ia menilai program mobil hibrid adalah pilihan yang paling realistis. Lantaran tidak memerlukan sarana penunjang dan bisa memakai bahan bakar minyak.

Ketua I Gainkindo, Jongkie Sugiarto mengatakan fokus pengembangan mobil listrik masih dilakukan BUMN. Sehingga pabrikan otomotif belum melihat program tersebut sebagai prioritas mereka. "Kami belum menghitung skala keekonomiannya," katanya yang bilang kalangan industri siap bekerjasama asal saling menguntungkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon