KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta memberikan perlakuan fiskal yang berbeda untuk industri yang melakukan inovasi dan pengembangan keberlanjutan dalam rangka menekan eksternalitas negatif.

Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, ekonomi saat mau tidak mau harus menuju ke arah keberlanjutan alias sustainability. Tidak bisa lagi ekonomi hanya diarahkan untuk pertumbuhan tanpa memikirkan pengembangan keberlanjutan.

Seperti diketahui, kerusakan lingkungan merupakan salah satu contoh eksternalitas negatif yang merupakan dampak dari aktivitas industri. Termasuk di dalam eksternalitas negatif adalah produk yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Di tengah pandemi, sektor petrokimia kian menantang

Menurut Chatib, para pengelola dana di dunia saat ini memasukkan isu keberlangsungan dan perlindungan sosial dalam pertimbangan investasinya. Mereka cenderung menghindari proyek-proyek yang mengganggu lingkungan.

Dengan pola seperti itu, sebuah proyek investasi yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan akan kesulitan memperoleh pendanaan. Akibatnya, pembiayaan untuk industri tersebut menjadi lebih mahal.

"Mau tidak mau, orang harus pindah ke sektor yang bisa mendukung keberlangsungan," ujar Chatib dalam keterangannya melalui sebuah webinar beberapa waktu lalu.

Namun, Chatib bilang, perubahan pola ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pelaku usaha. Industri akan membutuhkan transisi untuk melakukan perubahan pola ke arah sustainability.

Di sinlah peran pemerintah sangat penting. Menurut Chatib, pemerintah harus melakukan intervensi dengan membuat treatment atau perlakuan yang berbeda bagi industri yang mengembangkan inovasi dalam rangka pengembangan keberlanjutan.

Baca Juga: Analis: Perlu ada insentif tambahan untuk dorong penerbitan green bond di Indonesia

Salah satu intervensi tersebut, menurut Chatib, adalah dengan memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang mengembangkan keberlanjutan. Sementara perusahaan yang memiliki eksternalitas negatif atau tidak mendukung sustainability kenaikan pajak.

Chatib mencontohkan, bahan bakar berbasis fosil semestinya sudah tidak perlu lagi disubsidi. Nah, dana subsidi bisa dialihkan untuk mendukung sektor yang mengembangkan keberlanjutan seperti mobil listrik.

"Peran pemerintah sangat penting, perlu ada intervensi untuk mendukung ekonomi mengarah ke sustainability," tegas Chatib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto