KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo melontarkan kritik keras terhadap sistem perpajakan Indonesia yang dinilainya masih sangat lemah dan tidak mengalami perbaikan berarti selama lebih dari satu dekade terakhir.

Bahkan, menurutnya, rasio penerimaan negara Indonesia termasuk yang terendah di dunia.

Hashim mengungkapkan, sejak sekitar 11–12 tahun lalu dirinya pernah ditugaskan Presiden Prabowo Subianto memimpin tim dipartainya untuk mengkaji potensi ekonomi nasional.

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Dari kajian tersebut, ditemukan bahwa salah satu titik paling rapuh Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga: Pemerintah Klaim Peran KEK Batang dan Kendal Jadi Penggerak Ekonomi di Daerah

"Parah, sistem penerimaan negara kita, pajak, bea cukai dan semuanya sangat-sangat parah," ujar Hashim dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Sabtu (13/12).

Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 9%–12% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem perpajakan paling lemah secara global.

"Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia sistem perpajakan kita," katanya.

Temuan itu, lanjut Hashim, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah ia pelajari sejak 2013 melalui sejumlah pertemuan langsung.

Hashim kemudian membandingkan kondisi Indonesia dengan Kamboja. Sekitar 10–11 tahun lalu, rasio penerimaan negara Kamboja berada di level 9%, sementara Indonesia sekitar 12%.

Namun saat ini, rasio penerimaan negara Kamboja telah melonjak hingga 18%, sedangkan Indonesia masih stagnan di kisaran 12%.

Menurut Hashim, selisih 6% tampak kecil di atas kertas, namun berdampak sangat besar terhadap keuangan negara.

Dengan PDB Indonesia sekitar Rp 25.000 triliun, tambahan penerimaan 6% setara dengan potensi Rp 1.500 triliun per tahun.

"Kalau aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semaunya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan dengan dengan defisit, Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya," pungkasnya.

Baca Juga: BNPB Catat Korban Meninggal Bencana Banjir dan Longsor Sumatra-Aceh Capai 1.006 Jiwa

Selanjutnya: Vanke Gagal Mendapat Persetujuan Memperpanjang Jatuh Tempo Pembayaran Obligasi

Menarik Dibaca: 6 Cara Menjaga Kesehatan ketika Musim Hujan dan Banjir, Terapkan ya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News