KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia buruk dalam hal kesehatan. Bahkan, Indonesia menjadi negara tertinggi ke-2 dengan jumlah kasus tuberkulosis (TBC), hanya kalah dari India. "Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini kita negara Indonesia nomor dua terjelek dalam bidang kesehatan, terutama TBC. Hanya satu negara lebih buruk lagi daripada Indonesia, itu India. Dari segi prevalensi TBC. Tuberkulosis, itu penyakit paru-paru," ujar Hashim dalam peresmian pembangunan hunian vertikal di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Hashim, banyaknya kasus TBC di Indonesia disebabkan oleh perumahan yang berdekatan dengan tempat kumuh atau slum area. Ketua Satgas Perumahan tersebut menyampaikan, pernyataannya itu sudah divalidasi melalui program Cek Kesehatan Gratis yang telah menyasar 72 juta rakyat.
Baca Juga: Yield SBN Naik, Risiko Pembiayaan APBN Bisa Meningkat "Dan ternyata saya dengar dari Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan, dua-duanya menyatakan memang betul, banyak anak-anak kita dan rakyat kita mengidap TBC. Ini malapetaka bagi bangsa Indonesia, TBC dan stunting," jelasnya. "Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh. Slum-slum di India, slum di Indonesia itu menyebabkan anak-anak kita banyak mengidap TBC," sambung Hashim. Dengan demikian, kata Hashim, lingkungan dan permukiman juga merupakan faktor penting untuk kesehatan anak. "Hambatan kesehatan dan sebagainya, skor atau pencapaian akademis sekolah rata-rata rendah. Karena kesehatan dan lingkungan," imbuh Hashim. Alokasi APBN 2026 Rp 57,7 triliun demi 3 juta rumah Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan membiayai 770.000 rumah. Hal itu dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah. Kepala Negara menjelaskan, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat akan diberikan melalui berbagai skema, antara lain FLPP, BSPS, serta insentif PPN DTP. Skema-skema tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. "Jumlah rumah yang akan mendapatkan dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah," tegas Prabowo dalam Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025). Belakangan diketahui, bahwa pemerintah mengalokasikan dana untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp 57,7 triliun pada tahun 2026.
Baca Juga: Waspada! Tren Kenaikan Yield SBN Berisiko Menekan Beban Utang Pemerintah Alokasi dana tersebut akan membiayai 770.000 unit rumah melalui berbagai program. Pertama, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 33,5 triliun. Kemudian blending pembiayaan bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp 6,6 triliun. Serta, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 5,6 triliun. Selanjutnya, dana sebesar Rp 8,6 triliun untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lalu, terdapat program KUR Perumahan dengan akses pendanaan hingga Rp 20 miliar dan target kredit mencapai Rp 130 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan kembali memberikan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan pada tahun 2026. Alokasi dananya sebesar RP 3,4 triliun untuk 40.000 unit rumah.
Baca Juga: Jaga Defisit APBN di Bawah 3%, Purbaya Persiapkan Efisiensi Belanja K/L Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/16/18202651/hashim-sebut-indonesia-nomor-dua-kasus-tbc-di-dunia-permukiman-kumuh-jadi?page=2. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
