KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dari berbagai program dan proyek dalam lingkup Energy Transition Mechanism (ETM) Framework. Paling menarik perhatian adalah, terdapat Memorandum of Understanding (MoU) yang akan ditandatangani yakni, akan menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 berkapasitas 1 x 660 megawatt. Ia mengatakan, selain akan menyuntik mati PLTU Cirebon-1, terdapat beberapa MoU yang akan ditandatangani atau disepakati dalam Conferences of the Parties atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang berlangsung sejak 30 November 2023.
Diantaranya, Project Development Facility untuk Pumped Storage di Sumatra (2x250 MW) dan Grindulu (4x250 MW), pengembangan Systems Control Centers di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, serta berbagai potensi kolaborasi untuk mendukung inisiasi transisi energi di Indonesia.
Baca Juga: Menteri Keuangan: Indonesia Butuh Rp 1,5 Kuadriliun untuk Transisi Energi Hingga 2030 “Ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia untuk mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau,” tutur Sri Mulyani mengutip postingan instagramnya @smindrawati, Senin (4/12). Bendahara keuangan negara ini menyampaikan, dalam mewujudkan transisi energi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mencapai energi hijau tidak hanya dengan bicara di tataran konseptual atau kebijakan. “Kita perlu untuk terus mendorong dan merealisasikannya satu tahap demi satu tahap. Saya senang hari ini ada progress yang sangat berarti dalam langkah Indonesia menuju transisi energi" ungkapnya. Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa, kepada Indonesia selama ini. Apresiasi juga ia tunjukkan kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Cirebon Electric Power Hisahiro Takeuchi, jajaran Kementerian Keuangan termasuk INA dan PT SMI, juga berbagai stakeholders terkait yang telah bekerja keras dalam merealisasikan proyek transisi energi. Adapun melansir dari keterangan tertulis ADB, dalam MoU tersebut, PLTU Cirebon-1 akan mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni Juli 2042. Adapun transaksi akan dirampungkan pada paruh pertama 2024. Presiden ADB Masatsugu Asakawa optimistis kerangka perjanjian kerja ini menjadi perkembangan yang cukup penting. Terutama bagi transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.
Baca Juga: PLN Teken Empat Kesepakatan Penting di COP 28, Ini Rinciannya “ADB akan terus bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Indonesia dan kawasan untuk menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara dan bahan bakar fosil lainnya dapat dihentikan sejak dini dengan cara yang adil dan terjangkau," Ujar Asakawa dalam keterangan tertulis, Minggu (3/12). Askawa menyampaikan, ADB akan terus bekerja sama dengan mitra-mitra di Indonesia dan kawasan untuk menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara dan bahan bakar fosil lainnya dapat dihentikan sejak dini dengan cara yang adil dan terjangkau.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur CEP Hisahiro Takeuchi menilai program ETM memberikan pendekatan inovatif bagi perusahaan seperti dalam melakukan transisi energi. Khususnya, dari sumber energi batubara ke energi ramah lingkungan, sekaligus menyediakan listrik yang andal dan terjangkau untuk infrastruktur energi Indonesia. “Perjanjian kerangka kerja ini merupakan langkah signifikan menuju penyelesaian transaksi ini. Kami bangga dapat bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia, PLN, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ungkapnya. Seperti diketahui, PLTU batubara Cirebon-1 dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power (CEP). PLTU ini berada di Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
