KONTAN.CO.ID - Istanbul. Hasil tidak resmi menempatkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan koalisi People's Alliance unggul sangat tipis dari pesaingnya, Kemal K l çdaro lu, dalam pemilu parlemen dan presiden Turkiye pada hari Minggu (14/5/2023). Berikut profil Erdogan yang sudah 20 tahun memimpin Turkiye. Diberitakan Kompas.tv, data per Pukul 03.00 WIB yang dilansir Daily Sabah, Senin (15/5/2023), dengan 89,2% suara yang dihitung, Erdogan memimpin perolehan suara dengan 49,94% atau 24,3 juta suara. Sedangkan pesaingnya, Kemal Kilicdaroglu dari Aliansi Bangsa dan Partai Rakyat Republik (CHP) memperoleh 44,3% atau 21,6 juta suara, atau selisih hampir 3 juta suara pemilih. Tingkat partisipasi untuk pemilihan ini adalah 88,3% dari pemilih yang pergi ke bilik suara untuk memilih kandidat mereka. Dengan 89,2% suara dihitung, calon dari Aliansi Rakyat atau People's Alliance, Presiden Erdogan, memperoleh 49,94% dari total suara yang masuk.
Erdogan dan Aliansi Rakyat yang dipimpin oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) memimpin dalam pemilihan presiden dan parlemen di wilayah selatan Türkiye yang dilanda gempa bumi pada 6 Februari, menurut hasil awal pada hari Minggu.
Baca Juga: Respon Gempa Turki Lelet, Erdogan Hadapi Kritik Tajam dari Dalam Negeri Dengan 89,2% dari suara yang dihitung, hasil awal menempatkan Erdogan unggul di sembilan dari 11 provinsi di wilayah gempa, termasuk Ad yaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye, anl urfa, dan Elaz . Dalam perbandingan, kandidat oposisi Kemal K l çador lu unggul di Provinsi Adana dan Diyarbak r. Sedangkan untuk pemilihan parlemen, hasil awal menempatkan Aliansi Rakyat unggul di semua provinsi kecuali Diyarbak r, yang dikuasai oleh Partai Kiri Hijau (YSP), dengan sekitar 75% kotak suara yang dihitung. Per Pukul 03.00 WIB, Senin (15/4/2023), dalam pemilihan parlemen dengan 82,7% suara yang dihitung, Aliansi Rakyat Erdogan mendapatkan 50,49% atau 22,2 juta suara, sedangkan pesaingnya dari Aliansi Bangsa memperoleh 34,55% atau 15,2 juta suara. Lebih dari 64 juta orang, termasuk 3,4 juta pemilih di luar negeri, berhak memilih. Tahun ini menandai 100 tahun sejak berdirinya Türkiye sebagai sebuah republik. Profil Erdogan Berawal dari kehidupannya yang sederhana, Recep Tayyip Erdogan telah tumbuh menjadi seorang raksasa politik, memimpin Turkiye selama 20 tahun dan membentuk kembali negaranya melebihi pemimpin mana pun sejak era Mustafa Kemal Ataturk, bapak republik modern yang sangat dihormati di Turkiye. Namun peluangnya untuk melanggengkan kekuasaannya hingga dekade ketiga berada di ujung tanduk, karena Turkiye tertatih-tatih akibat diguncang gempa terdahsyat sejak 1999. Oposisi menuduhnya gagal memitigasi bencana di negara yang rawan gempa, juga salah mengelola ekonomi. Recep Tayyip Erdogan lahir pada Februari 1954. Dia dibesarkan sebagai putra dari seorang pelaut di Angkatan Laut di Laut Hitam di wilayah utara Turkiye. Ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul, dengan harapan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kelima anaknya. Saat muda, Erdogan pernah berjualan limun dan bagel wijen, yang dikenal sebagai “simit” demi mendapatkan uang tambahan. Dia bersekolah di sekolah Islam sebelum meraih gelar manajemen dari Universitas Marmara Istanbul. Gelar diplomanya kerap menjadi sumber kontroversi. Oposisi menuding Erdogan tidak memiliki gelar sarjana penuh, namun setara dengan gelar vokasi, sebuah tuduhan yang selalu dibantah oleh Erdogan. Erdogan muda juga tertarik pada sepak bola. Dia sempat menjadi bagian dari tim semi-profesional hingga tahun 1980-an. Namun hasrat utamanya adalah politik. Pada 1970-an dan 1980-an, dia aktif di kalangan Islamis, dan bergabung dengna Partai Kesejahteraan pro-Islam pimpinan Necmettin Erbakan. Ketika partai tersebut semakin populer pada 1990-an, Erdogan mencalonkan diri sebagai wali kota Istanbul pada 1994, dan memimpin kota itu selama empat tahun. Erbakan, perdana menteri Islamis pertama Turkiye, menjabat hanya satu tahun sebelum dipaksa mundur pada 1997 oleh militer, dan Erdogan juga berkonflik dengan otoritas sekuler di negara itu. Pada tahun yang sama, dia dihukum karena menghasut kebencian rasial setelah membaca puisi nasionalis di depan umum yang salah satu lariknya berbunyi: “Masjid adalah barak kami, kubah adalah helm kami, menara masjid adalah bayonet kami, dan orang-orang yang loyal adalah tentara kami.” Setelah menjalani hukuman empat bulan penjara, dia kembali terjun ke dunia politik. Namun pada 1998, partai politiknya dilarang oleh pemerintah karena melanggar prinsip-prinsip sekuler yang ketat dari negara Turkiye modern. Pada Agustus 2001, Erdogan mendirikan partai berakar Islam baru bersama sekutunya, Abdullah Gul, yang diberi nama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Popularitas Erdogan meningkat, terutama di kalangan dua kelompok: pertama, oleh kelompok religius mayoritas Turkiye yang merasa terpinggirkan oleh elite sekuler di negara itu. Kedua, oleh mereka yang menderita akibat krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Pada tahun 2002, AKP memenangkan pemilihan parlemen. Pada tahun berikutnya, Erdogan diangkat sebagai perdana menteri. Erdogan bertahan sebagai ketua partai hingga saat ini. Sejak tahun 2003, Erdogan menjadi perdana menteri selama tiga periode, pada era pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga Erdogan mendapat pujian internasional sebagai seorang reformis. Kelompok kelas menengah di Turkiye berkembang, dan jutaan orang keluar dari kemiskinan karena Erdogan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur raksasa untuk memodernisasi Turkiye. Erdogan berhasil meyakinkan pemilih dari kelompok minoritas Kurdi di Turkiye selama tahun-tahun awal dia berkuasa. Hak-hak orang Kurdi dipulihkan dan setelah tiga dekade berkonflik, proses perdamaian baru diluncurkan pada Maret 2013 yang membuat kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengumumkan gencatan senjata. Namun kesekapatan itu hanya bertahan dua tahun, sebelum siklus kekerasan yang berkepanjangan itu kembali terjadi. Pada 2013, para kritikus mulai memperingatkan bahwa Erdogan menjadi semakin otokratis. Pada musim panas 2013, pengunjuk rasa turun ke jalan, sebagian dipicu rencana pemerintahan Erdogan mengubah taman yang sangat disukai orang-orang di pusat Kota Istanbul, juga untuk menantang pemerintahannya yang semakin otoriter. Erdogan memerintahkan penggusuran paksa pengunjuk rasa dari Taman Gezi dan penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan memicu demonstrasi massa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menandai titik balik dalam pemerintahannya. Di mata para pengkritiknya, Erdogan bertindak lebih seperti seorang sultan dari Kesultanan Ustmaniyah dibandingkan seorang demokrat. Kebangkitan umat Muslim Partai yang dipimpin Erdogan juga mencabut larangan perempuan mengenakan jilbab di kampus-kampus dan tempat pelayanan publik yang berlaku setelah kudeta militer pada tahun 1990. Larangan tersebut juga akhirnya dicabut untuk para perempuan di institusi kepolisian, militer, dan peradilan. Penggunaan jilbab sebelumnya dilarang di sejumlah universitas dan tempat-tempat pelayanan publik di Turkiye. Kritikus mengeluhkan bahwa Erdogan telah merusak pilar-pilar republik sekuler yang dibangun Mustafa Kemal Ataturk. Meski religius, Erdogan selalu membantah bahwa dia ingin memaksakan nilai-nilai Islam, dan bersikeras dia hanya mendukung hak-hak orang Turkiye untuk mengekspresikan keyakinan mereka secara lebih terbuka. Namun, dia berulang kali mengatakan bahwa peran perempuan di dalam masyarakat harus “memenuhi peran gender tradisional” dan bagi perempuan peran yang dimaksud itu adalah “menjadi ibu dan istri yang ideal”, di atas segalanya. Dia mengutuk feminis dan mengatakan para laki-laki dan perempuan tidak bisa diperlakukan secara sama. Erdogan telah lama memperjuangkan perjuangan Islam dan Islam politik, kelompok-kelompok yang secara ideologis dekat dengan Ikhwanul Muslimin yang tertindas di Mesir. Terkadang, dia menggunakan salam empat jari khas kelompok itu--rabaa. Pada Juli 2020, dia mengonversi Hagia Sophia yang bersejarah di Istanbul menjadi masjid, membuat marah banyak orang Kristen dan Muslim sekuler di Turkiye. Hagia Sophia dibangun 1.500 tahun yang lalu sebagai katedral, dan dijadikan masjid oleh rezim Ottoman. Namun Ataturk mengubahnya menjadi museum, simbol dari negara sekuler baru. Memperkuat cengkeramannya Erdogan dilarang mencalonkan diri kembali sebagai perdana menteri pada 2014 karena telah mencapai batas tiga kali masa jabatan. Dia kemudian mencalonkan diri untuk peran seremonial sebagai presiden dalam pemilihan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berencana mereformasi jabatan tersebut melalui konstitusi yang baru, yang oleh para kritikus diyakini akan menantang pendirian sekuler negara itu. Namun pada masa-masa awal kepresidenannya, dia menghadapi dua ujian atas kekuasaannya. Partainya kehilangan suara mayoritas di parlemen selama beberapa bulan pada 2015, dan dua tahun berikutnya, tepatnya pada 15 Juli 2016, upaya kudeta terjadi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade di Turkiye. Hampir 300 warga sipil tewas ketika mereka berupaya memblokir pergerakan maju komplotan kudeta. Plot kudeta itu dituduhkan pada kelompok Gulen, yang dipimpin oleh seorang cendekiawan Islam yang berbasis di AS bernama Fethullah Gulen. Gerakan sosial dan budaya dari kelompok Gulen telah membantu Erdogan meraih kemenangan dalam tiga pemilihan berturut-turut, tetapi ketika kedua sekutu itu bercerai, timbul dampak yang dramatis bagi masyarakat Turkiye. Menyusul upaya kudeta pada 2016, sekitar 150.000 pegawai negeri dipecat dan lebih dari 50.000 orang ditahan termasuk tentara, jurnalis, pengacara, polisi, akademisi, hingga politisi Kurdi. Aksi represif terhadap kritik ini memicu kekhawatiran internasional, dan berkontribusi pada mendinginnya hubungan Turkiye dengan Uni Eropa: pengajuan Turkiye untuk bisa bergabung dengan Uni Eropa tidak berprogres selama bertahun-tahun. Argumen Turkiye soal masuknya imigran ke Yunani memperburuk situasi itu. Erdogan menang tipis dalam referendum 2017 yang memberinya kekuasaan kepresidenan, termasuk hak untuk memberlakukan status keadaan darurat dan menunjuk pejabat tinggi publik, serta untuk campur tangan dalam sistem hukum. Sepanjang masa kepemimpinannya, Erdogan juga tumbuh sebagai tokoh penting dalam politik internasional. Erdogan menunjukkan Turkiye sebagai kekuatan regional dan gaya diplomasinya yang agresif membuat marah para sekutunya di Eropa dan sekitarnya. Meskipun dia adalah pemimpin dari negara anggota NATO, Erdogan berhubungan dekat dengan Vladimir Putin dari Rusia dan memposisikan dirinya sebagai penengah dalam perang Rusia di Ukraina. Dia membantu menengahi kesepakatan yang membuka koridor aman untuk ekspor biji-bijian melalui Laut Hitam, dan mencegah penghentiannya saat Rusia berencana mengakhiri perjanjian tersebut. Erdogan juga membuat Swedia dan Finlandia menunggu pengajuan mereka untuk bergabung dengan aliansi NATO. Dia akhirnya menyetujui Finlandia untuk bergabung, tapi menahan Swedia dan menuduh negara itu menyembunyikan separatis Kurdi dan pembangkang lainnya yang dia anggap sebagai “teroris”. Keadaan berbalik Banyak kritikus memandang pemilihan lokal 2019 sebagai “pukulan pertama” bagi pemerintahan panjang Erdogan karena partainya kalah di tiga kota terbesar: Istanbul, Ankara, dan Izmir. Kekalahan wali kota Istanbul kepada Ekrem Imamoglu yang merupakan oposisi utama dari Partai Rakyat Republik (CHP) merupakan pukulan telak bagi Erdogan, yang pernah menjadi wali kota Istanbul pada 1990-an. Saat ini, Imamoglu berupaya memperluas kesuksesannya pada level nasional. Dia berkampanye bersama calon presiden dari kubu oposisi yang bersatu melawan Erdogan, Kemal Kilicdaroglu.
Kritik atas kurangnya kesiapsiagaan pemerintah dan lambatnya respons terhadap gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 50.000 orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal adalah satu dari banyak tantangan yang dihadapi kubu Erdogan. Tantangan lainnya adalah kondisi ekonomi yang memburuk di mana jutaan orang menderita akibat krisis biaya hidup. Pada 14 Mei, Erdogan mempertaruhkan warisannya selama dua dekade dalam pemungutan suara melawan aliansi oposisi yang kuat. Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "
Profil Erdogan dan Peluangnya di Pilpres Turkiye 2023",
Editor: Adi Wikanto