KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan IPO pada 10-31 Januari 2020. 

"Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet. Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua, " ujar Dedi dalam paparan diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). 

Menurut 27,5% responden, Kemenag memiliki kinerja yang buruk. Kemudian, untuk kategori yang sama, sebanyak 25% responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk. Selain itu, ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23, 6% responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21%. 

Baca Juga: Survei IPO: Erick Thohir jadi menteri yang paling disukai publik

Selanjutnya disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan 20%, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan 17%, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5%. 

Kemudian, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dengan 16% dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan 15,9%. 

Dedi mengungkapkan ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian tersebut. "Yakni 31% dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan dan 11 persen karena menteri dianggap orang partai serta 8% karena kegaduhan (oleh menteri atau kebijakannya)," kata dia.  

Baca Juga: Yasonna Laoly: Kalau dirjen Imigrasi enggak salah, saya yang mundur dari menteri

Alasan lain, yakni menteri yang memimpin kementerian tersebut sering tidak konsisten dalam memberikan informasi. "Artinya menterinya tidak konsisten dengan statement sehingga itu dianggap hanya sebagai komoditas politik semata. Sehingga tidak produktif kinerjanya," tambah Dedi. 

Adapun survei ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden. Validitas data dengan metode ini berada dalam rentang minimim 94% dan maksimum dan maksimum 97%. 

Baca Juga: Yasonna copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, begini reaksi Jokowi

IPO sendiri adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi dan isu gender sejak 2017 lalu. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei IPO, Ini Dua Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk dan Kerap Bikin Gaduh" Penulis : Dian Erika Nugraheny Editor : Kristian Erdianto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie