KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan produsen sumber daya alam di Indonesia menghadapi peningkatan risiko regulasi yang berpotensi menekan arus kas, meningkatkan biaya operasional, hingga memperlemah profil kredit. Fitch Ratings menilai, rencana perubahan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, ekspor, dan devisa hasil ekspor (DHE) dapat memberikan tekanan terhadap berbagai rantai bisnis komoditas, terutama perusahaan dengan biaya produksi tinggi, likuiditas terbatas, dan ketergantungan pada satu jenis komoditas. Fitch dalam laporan yang dirilis pada 19 November 2026 menyebut dampak perubahan regulasi akan berbeda-beda di setiap perusahaan. Emiten dengan ruang peringkat kredit terbatas, kebutuhan belanja modal besar, serta kemampuan pendanaan yang lemah dinilai paling rentan menghadapi tekanan.
Baca Juga: Paramount Gading Serpong Rilis Produk Hunian Baru, Harga Mulai Rp 2,4 Miliar Salah satu risiko utama berasal dari rencana pemerintah meningkatkan porsi manfaat ekonomi sektor pertambangan yang diterima negara. Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026 menyampaikan sedikitnya 70% manfaat dari izin pertambangan seharusnya menjadi bagian negara. Pemerintah juga membuka kemungkinan adanya kepemilikan saham yang dikendalikan negara dalam perusahaan pertambangan. Namun, menurut Fitch, mekanisme penerapan kebijakan tersebut belum diperinci. Dampaknya terhadap perusahaan tambang akan sangat bergantung pada apakah target 70% tersebut mencakup pajak, royalti, dan manfaat ekonomi domestik yang selama ini sudah diterima negara, atau justru menghasilkan tambahan pungutan maupun klaim kepemilikan yang secara langsung mengurangi arus kas perusahaan. Perusahaan tambang dengan biaya produksi tinggi dan kebutuhan investasi besar diperkirakan menjadi kelompok yang paling terdampak apabila pemerintah benar-benar meningkatkan porsi penerimaan negara. Selain sektor pertambangan, perubahan kebijakan verifikasi ekspor juga menjadi perhatian Fitch. Mulai 1 Januari 2027, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memulai proses verifikasi harga dan dokumen ekspor. Dalam skema tersebut, eksportir tetap memegang kendali atas komoditas maupun kontrak komersialnya. Namun, perusahaan harus menanggung biaya langsung dari penerapan rezim verifikasi baru tersebut. Fitch menilai biaya verifikasi secara langsung kemungkinan masih dapat diserap oleh eksportir. Akan tetapi, proses pemeriksaan yang berpotensi memperlambat pengiriman dan penyelesaian ekspor dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja karena siklus penerimaan kas menjadi lebih panjang.
Baca Juga: Kenaikan BI Rate Uji Daya Beli, Begini Strategi ATPM Jaga Penjualan Besaran biaya final untuk ekspor minyak sawit masih dijadwalkan ditetapkan pada Desember 2026. Sementara itu, pungutan untuk komoditas batu bara dan ferroalloy hingga kini belum diputuskan. Untuk industri kelapa sawit, Fitch menilai tambahan biaya verifikasi relatif dapat diserap produsen, mengingat beban pungutan ekspor yang sudah berlaku cukup besar. Pada November 2026, harga referensi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tercatat sebesar US$ 978,90 per ton. Dengan tarif bea keluar dan pungutan yang secara keseluruhan mencapai US$ 246,36 per ton, beban tersebut setara 25,2% dari harga referensi CPO. Dengan struktur pungutan yang sudah ada, tambahan biaya verifikasi DSI diperkirakan relatif kecil. Meski demikian, keterlambatan proses ekspor tetap berpotensi memperpanjang siklus modal kerja produsen sawit.
Aturan DHE Persempit Fleksibilitas Keuangan Eksportir
Tekanan lainnya datang dari ketentuan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Eksportir nonmigas pada umumnya diwajibkan menempatkan 100% DHE di dalam negeri selama 12 bulan. Meskipun dana tersebut tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban domestik dan pembayaran utang, Fitch menilai kebijakan ini dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Eksportir dengan likuiditas lemah dan kebutuhan investasi besar akan lebih rentan menghadapi aturan tersebut. Keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana dapat menjadi tantangan ketika perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk belanja modal, pembayaran kewajiban, atau kebutuhan operasional yang mendesak.
Baca Juga: Penjualan Tiket Konser Tiket.com Tumbuh 35% hingga Oktober 2026, Berkontribusi 88% Di sektor batu bara, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penerapan bea keluar sebesar 1%-5%. Namun, ketentuan final mengenai besaran dan mekanisme pungutan tersebut masih belum diputuskan. Fitch menilai produsen batu bara dengan neraca keuangan kuat akan memiliki kemampuan lebih baik untuk menyerap tambahan beban tersebut. PT Golden Energy Mines Tbk (BB-/Stable), misalnya, dinilai memiliki ruang ketahanan yang lebih besar. Hal ini didukung posisi kas bersih, biaya produksi rendah, serta kebutuhan belanja modal yang relatif terbatas. Sebaliknya, PT Indika Energy Tbk (B+/Stable) memiliki ruang ketahanan yang lebih sempit. Arus kas dari bisnis batu bara perusahaan tersebut juga digunakan untuk membiayai ekspansi ke bisnis pertambangan emas. Meski demikian, Fitch menilai likuiditas Indika Energy dalam jangka pendek masih memadai. Perbedaan kondisi kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan pungutan ekspor tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif, tetapi juga oleh struktur biaya, posisi kas, dan kebutuhan pendanaan masing-masing emiten.
Kontraktor Tambang Paling Rentan
Fitch juga menyoroti risiko yang dihadapi perusahaan kontraktor pertambangan. Perusahaan dengan likuiditas lemah dan ketergantungan tinggi terhadap sejumlah kecil pelanggan dinilai paling rentan ketika perubahan regulasi menyebabkan gangguan produksi pelanggan.
Baca Juga: Summarecon Serpong Rilis Hunian Premium Low Rise, Harga Mulai Rp 2,3 Miliar Ketidakpastian juga muncul setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru terkait keterlibatan kontraktor lokal serta pembatasan penggunaan kontraktor afiliasi. Fitch mencontohkan penurunan peringkat PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menjadi CCC-(idn) dari sebelumnya A(idn) pada 11 November 2026. Penurunan peringkat tersebut mencerminkan kondisi likuiditas yang tidak didukung pendanaan memadai, risiko pembiayaan kembali utang, serta tingkat leverage yang dinilai tidak berkelanjutan. Persetujuan kementerian yang tertunda telah mengurangi tingkat utilisasi peralatan perusahaan setelah salah satu pelanggan utamanya menyatakan keadaan kahar (force majeure). Kondisi tersebut semakin memperburuk posisi likuiditas BUMA yang sebelumnya sudah lemah. Kasus ini memperlihatkan bagaimana ketidakpastian regulasi dapat memberikan dampak berantai terhadap kontraktor tambang, terutama ketika kegiatan operasional sangat bergantung pada aktivitas produksi pelanggan. Menurut Fitch, selain kebijakan pemerintah, karakteristik struktural perusahaan juga akan menentukan besarnya tekanan terhadap profil kredit. Perusahaan pengolahan yang berdiri sendiri (standalone processors) dinilai lebih rentan terhadap gangguan pasokan bahan baku maupun ekspor dibandingkan kelompok usaha yang memiliki integrasi bisnis dari hulu hingga hilir. Dalam industri kelapa sawit, konsentrasi operasional Golden Agri-Resources di Indonesia meningkatkan eksposurnya terhadap biaya dan gangguan ekspor. Sebaliknya, SD Guthrie Berhad (BBB/Stable) memiliki penyangga lebih kuat melalui diversifikasi geografis dan neraca keuangan yang lebih baik.
Baca Juga: PT Aero Nusantara Indonesia Rampungkan Perawatan Perdana Airbus A321 Milik TransNusa Sementara itu, perusahaan milik negara seperti PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID (BBB/Negative) beserta anak usahanya berpotensi menghadapi tekanan tambahan dari tuntutan investasi yang diarahkan pemerintah maupun pembagian dividen yang lebih tinggi. Meski demikian, akses pendanaan yang lebih kuat dapat membantu mengurangi tekanan tersebut. Fitch menilai perbedaan profil perusahaan akan menghasilkan tingkat kerentanan yang berbeda terhadap perubahan regulasi. Produsen batu bara dengan biaya rendah dan posisi kas bersih, misalnya, memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan perusahaan dengan biaya produksi tinggi dan kebutuhan investasi besar. Demikian pula, kontraktor tambang dengan kontrak jangka panjang, lokasi operasi yang terdiversifikasi, dan fasilitas likuiditas berkomitmen memiliki penyangga lebih kuat dibandingkan perusahaan yang bergantung pada satu pelanggan. Di industri kelapa sawit, diversifikasi geografis, integrasi bisnis hilir, dan likuiditas kuat menjadi faktor penting untuk meredam risiko. Sementara pada industri ferroalloy dan nikel, integrasi antara tambang dan fasilitas peleburan serta diversifikasi produk dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan baku dan penjualan kepada pihak berelasi.
Secara keseluruhan, Fitch menilai peningkatan risiko regulasi menjadi tantangan baru bagi industri sumber daya alam Indonesia. Perusahaan dengan struktur biaya efisien, neraca keuangan sehat, likuiditas kuat, dan bisnis terintegrasi memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan ketahanan kredit di tengah perubahan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan dengan margin tipis, ketergantungan pada satu komoditas atau pelanggan, serta kebutuhan pendanaan besar berpotensi menghadapi tekanan lebih berat terhadap arus kas dan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan.
Baca Juga: PTPN IV dan PGN Jalin Kerjasama Kembangkan Proyek Biometana Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News