JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, boikot rapat yang dilakukan empat fraksi partai politik di DPRD DKI terhadap Pemprov DKI dilakukan karena permasalahan yang terjadi di masa lalu. Permasalahan yang dimaksud adalah soal pemotongan anggaran siluman yang ditemukan dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.Hasto mengatakan, masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan tindakan yang dilakukan sehingga mereka melakukan boikot. Ada empat fraksi yang melakukan boikot, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan PKB."Asal muasalnya karena kebijakan alokasi anggaran yang dipotong oleh Pak Ahok karena anggaran tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Hasto saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).
Hasto: DPRD boikot terkait pemangkasan Rp 12 T
JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, boikot rapat yang dilakukan empat fraksi partai politik di DPRD DKI terhadap Pemprov DKI dilakukan karena permasalahan yang terjadi di masa lalu. Permasalahan yang dimaksud adalah soal pemotongan anggaran siluman yang ditemukan dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.Hasto mengatakan, masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan tindakan yang dilakukan sehingga mereka melakukan boikot. Ada empat fraksi yang melakukan boikot, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan PKB."Asal muasalnya karena kebijakan alokasi anggaran yang dipotong oleh Pak Ahok karena anggaran tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Hasto saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).