KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengkritik rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Menurutnya, aparat militer tidak semestinya dilibatkan dalam urusan yang menjadi kewajiban sipil karena berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menghadiri pameran sejarah dan arsip foto Meretas Jalan Demokrasi dalam rangka memperingati 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/7/2026).

"Penggunaan elemen-elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," tegas Hasto.

Hasto menilai pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan pajak merupakan langkah yang tidak tepat. Menurut dia, urusan perpajakan berkaitan dengan kesadaran dan kewajiban warga negara sehingga seharusnya tidak melibatkan aparat militer.

Ia mengingatkan agar praktik penggunaan TNI maupun Polri untuk kepentingan kekuasaan tidak terulang kembali.

Ia juga mengaitkan wacana tersebut dengan praktik pada masa kolonial Hindia Belanda.

Mengutip buku Ratu Adil: Perjuangan Wong Cilik karya Sindhunata, Hasto mengatakan pemungutan pajak pada masa itu dilakukan dengan melibatkan aparat negara dan disertai tindakan represif terhadap rakyat.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh kembali pada pola semacam itu.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto turut menyinggung hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996.

Ia menyebut salah satu temuan penting Komnas HAM adalah adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai politik yang memicu konflik internal hingga berkembang menjadi konflik terbuka dengan melibatkan aparat keamanan dan unsur intelijen.

Selain itu, Hasto menyatakan serangan terhadap kantor PDI yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri juga, menurut temuan yang ia sampaikan, mendapat dukungan pemerintah.

Ia menyebut sejumlah petinggi ABRI ketika itu hadir dan memimpin langsung dalam peristiwa tersebut.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/07/21/19425671/hasto-nilai-pelibatan-babinsa-urus-pajak-bawa-indonesia-mundur-ke-era.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News