KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Skema pembagian beban (burden sharing) pembiayaan utang untuk pemulihan ekonomi nasional yang telah disepakati pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) ternyata bisa memunculkan potensi risiko. Salah satunya, naiknya tingkat inflasi nasional pada tahun ini.

Dalam skema burden sharing, pertama, BI akan menanggung beban bunga utang hingga 100% dari beban untuk public goods seperti anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral, kementerian dan lembaga (K/L), dan pemerintah daerah yang pembiayaannya diperkirakan mencapai Rp 397,60 triliun.

Baca Juga: Biayai korona, penerbitan surat utang digenjot

Dalam hal ini, BI akan melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan oleh Kemenkeu secara private placement dengan referensi suku bunga reverse repo rate.

Kedua, BI juga menanggung beban utang untuk pembiayaan non public goods khusus UMKM dan korporasi non UMKM yang sebesar Rp 177,03 triliun. Dalam skema ini, pemerintah akan menerbitkan SBN lewat mekanisme pasar dengan BI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada 16 April 2020. 

Dalam hal ini, Kemenkeu akan menanggung bunga sebesar 1% di bawah reverse repo rate. Sedangkan sisanya, ditanggung oleh BI.

Baca Juga: Rupiah berpeluang melemah pekan depan, waspadai katalis berikut ini

Ketiga, Kemenkeu menanggung sepenuhnya pembiayaan non public goods lainnya senilai Rp 329 triliun dengan mengikuti suku bunga pasar.

Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi melihat, skema burden sharing berpotensi menaikkan inflasi ke 5%-6% tahun ini. Ini merupakan inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun tahun depan, inflasi akan berangsur turun ke kisaran 3%-3,5%. 

"Tanpa skema ini, IKS memproyeksikan inflasi di kisaran 2,7%-3% tahun ini," kata Eric, Minggu (12/7). 

Menurutnya, skema burden sharing dapat memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar obligasi bahwa Indonesia bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN. Namun, pasar mengkhawatirkan resiko naiknya inflasi akibat kebijakan ini.  Asal tahu saja, imbal hasil surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun turun dari 7,2% pada penutupan perdagangan 3 Juli 2020 ke 7,1% pada penutupan perdagangan 10 Juli 2020. "Penurunan imbal hasil menunjukkan kenaikan harga obligasi yang bersangkutan," kata Eric.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengakui, langkah bank sentral dalam membeli SUN ini berpotensi menaikkan inflasi.  Namun menurut Dody, hal ini hanya bersifat sementara.

"Inflasi bisa naik kalau BI terus melakukan pembelian SBN pemerintah. Karena berarti, ekspansi moneter bisa tercatat cukup besar," kata Dody belum lama ini.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adinda Ade Mustami