JAKARTA. Menteri koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan jerih payah pemerintah untuk program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa terganggu lantaran masih mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Lahan untuk kepentingan publik. Makanya, Hatta berharap dengan sangat pembahasan RUU pengadaan lahan ini bisa rampung tahun ini. Pasalnya RUU ini sudah menjadi bottleneck, ibarat sumbatan telah menjadi sumbatan utama dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah pun sudah menyiapkan opsi untuk menerbitkan semacam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Pemerintah kalau-kalau sampai batas waktunya, RUU Pengadaan lahan tak jadi. Meskipun demikian, Hatta tetap menginginkan agar adanya UU pengadaan lahan tersebut. "Kita tetap menginginkan payung hukum UU, karena pada akhirnya menyangkut masyarakat kita," jelasnya di kompleks Istana, Senin (11/7).Namun manakala pembahasan mengenai RUU Pengadaan lahan itu tak menemui kata sepakat dengan DPR. Sebelumnya, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung yang akrab disapa CT ini memaparkan memang saat rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR telah disepakati target penyusunan UU pengadaan tanah untuk kepentingan publik rampung Oktober mendatang.
Hatta: Program MP3EI terganggu RUU pengadaan lahan
JAKARTA. Menteri koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan jerih payah pemerintah untuk program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa terganggu lantaran masih mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Lahan untuk kepentingan publik. Makanya, Hatta berharap dengan sangat pembahasan RUU pengadaan lahan ini bisa rampung tahun ini. Pasalnya RUU ini sudah menjadi bottleneck, ibarat sumbatan telah menjadi sumbatan utama dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah pun sudah menyiapkan opsi untuk menerbitkan semacam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Pemerintah kalau-kalau sampai batas waktunya, RUU Pengadaan lahan tak jadi. Meskipun demikian, Hatta tetap menginginkan agar adanya UU pengadaan lahan tersebut. "Kita tetap menginginkan payung hukum UU, karena pada akhirnya menyangkut masyarakat kita," jelasnya di kompleks Istana, Senin (11/7).Namun manakala pembahasan mengenai RUU Pengadaan lahan itu tak menemui kata sepakat dengan DPR. Sebelumnya, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung yang akrab disapa CT ini memaparkan memang saat rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR telah disepakati target penyusunan UU pengadaan tanah untuk kepentingan publik rampung Oktober mendatang.
