JAKARTA. Meski menuai banyak penolakan warga, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dipastikan akan terus dilanjutkan. Warga diketahui menolak proyek senilai Rp 40 T tersebut karena bahan bakar batu bara yang dipakai PLTU dianggap polutif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebut proyek yang berkapasitas 2x1.000 Megawatt tersebut akan terus berjalan dan tergolong proyek prioritas di akhir jabatannya. "Ini untuk pertumbuhan listrik agar mencapai 6-8%," ungkap Hatta di Kemenko, Jum'at (11/4). Realisasi proyek yang digadang menjadi pembangkit listrik terbesar se-ASEAN tersebut kerap mandeg karena pembebasan lahan seluas 28 hektare. Namun, Menko optimistis bisa memenuhi tenggat waktu penyelesaian proyek pada Oktober 2014. Hatta mengingatkan bahwa pembebasan lahan untuk kepentingan umum telah jelas tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Terlebih, keberadaan PLTU Batang akan berpengaruh krusial bagi pasokan listrik. "Kalau proyek tidak berjalan, 2017 akan terjadi kekurangan listrik di Pulau Jawa," ungkapnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hatta: Proyek PLTU Batang jalan terus
JAKARTA. Meski menuai banyak penolakan warga, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dipastikan akan terus dilanjutkan. Warga diketahui menolak proyek senilai Rp 40 T tersebut karena bahan bakar batu bara yang dipakai PLTU dianggap polutif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebut proyek yang berkapasitas 2x1.000 Megawatt tersebut akan terus berjalan dan tergolong proyek prioritas di akhir jabatannya. "Ini untuk pertumbuhan listrik agar mencapai 6-8%," ungkap Hatta di Kemenko, Jum'at (11/4). Realisasi proyek yang digadang menjadi pembangkit listrik terbesar se-ASEAN tersebut kerap mandeg karena pembebasan lahan seluas 28 hektare. Namun, Menko optimistis bisa memenuhi tenggat waktu penyelesaian proyek pada Oktober 2014. Hatta mengingatkan bahwa pembebasan lahan untuk kepentingan umum telah jelas tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Terlebih, keberadaan PLTU Batang akan berpengaruh krusial bagi pasokan listrik. "Kalau proyek tidak berjalan, 2017 akan terjadi kekurangan listrik di Pulau Jawa," ungkapnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
