JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menganjurkan pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebab, menurutnya, tak ada keharusan Pemerintah Pusat yang melakukannya. Hal tersebut diungkapkan seusai rapat gabungan antara Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Daerah Papua yang berlangsung di Gedung DPR, Jumat, (5/7). Ia mempersilakan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi untuk mengatur bagaimana upaya pembelian 7% saham Newmont. "Soal sumber uangnya mau dari mana, silakan Anda tanya sendiri pada Gubernur," tandas Hatta. Lebih jauh, Hatta menjelaskan bahwa dalam divestasi, apabila pemerintah pusat tidak ambil, selanjutnya diserahkan pada pemda. Namun jika pemda tidak ambil, baru diserahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terakhir, jika BUMN juga tidak mau, barulah diserahkan pada swasta.
Hatta Rajasa: Divestasi Newmont oleh Pemda saja
JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menganjurkan pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebab, menurutnya, tak ada keharusan Pemerintah Pusat yang melakukannya. Hal tersebut diungkapkan seusai rapat gabungan antara Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Daerah Papua yang berlangsung di Gedung DPR, Jumat, (5/7). Ia mempersilakan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi untuk mengatur bagaimana upaya pembelian 7% saham Newmont. "Soal sumber uangnya mau dari mana, silakan Anda tanya sendiri pada Gubernur," tandas Hatta. Lebih jauh, Hatta menjelaskan bahwa dalam divestasi, apabila pemerintah pusat tidak ambil, selanjutnya diserahkan pada pemda. Namun jika pemda tidak ambil, baru diserahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terakhir, jika BUMN juga tidak mau, barulah diserahkan pada swasta.