JAKARTA. Menteri koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, harus ada subsidi untuk tarif mass rapid transportation (MRT). Ini supaya tarif MRT bisa terjangkau masyarakat. "Saya setuju tarif kereta api harus disubsidi. Kalau tidak, rakyat tidak kuat bayarnya. Prinsipnya kalau saya, tetap harus diberikan subsidi," katanya Selasa (4/12).Jika harga tiket dibebani kepada masyarakat, dikhawatirkan layanan ini bakal mubazir karena tidak ada yang menggunakan karena tiket yang mahal. Padahal, tujuan dari pembangunan MRT ini adalah untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Menyangkut beban subsidi siapa yang bakal menanggung nantinya, apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Hatta tidak mempersoalkan karena sama saja. Tinggal bagaimana negoisasi untuk menetapkan porsi yang mesti ditanggung oleh pemerintah pusat atau pun pemprov DKI Jakarta. Hatta mengaku enggan untuk terlalu ikut campur dalam proses negoisasi antara Gubernur DKI Jakatra Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Agus Martowordojo. "Saya tidak ingin campur dalam hal-hal yang teknis," ujarnya. Meski demikian, Hatta menunggu laporan perihal ini. Sebagai informasi, setelah dihitung, tarif MRT yang bakal berlaku di Jakarta mencapai Rp38 ribu. Jokowi menginginkan tarif itu bisa turun menjadi Rp 15 ribu. Hal itu dimungkinkan asal ada subsidi untuk tarif tersebut.
Hatta: Tarif MRT harus disubsidi biar terjangkau
JAKARTA. Menteri koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, harus ada subsidi untuk tarif mass rapid transportation (MRT). Ini supaya tarif MRT bisa terjangkau masyarakat. "Saya setuju tarif kereta api harus disubsidi. Kalau tidak, rakyat tidak kuat bayarnya. Prinsipnya kalau saya, tetap harus diberikan subsidi," katanya Selasa (4/12).Jika harga tiket dibebani kepada masyarakat, dikhawatirkan layanan ini bakal mubazir karena tidak ada yang menggunakan karena tiket yang mahal. Padahal, tujuan dari pembangunan MRT ini adalah untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Menyangkut beban subsidi siapa yang bakal menanggung nantinya, apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Hatta tidak mempersoalkan karena sama saja. Tinggal bagaimana negoisasi untuk menetapkan porsi yang mesti ditanggung oleh pemerintah pusat atau pun pemprov DKI Jakarta. Hatta mengaku enggan untuk terlalu ikut campur dalam proses negoisasi antara Gubernur DKI Jakatra Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Agus Martowordojo. "Saya tidak ingin campur dalam hal-hal yang teknis," ujarnya. Meski demikian, Hatta menunggu laporan perihal ini. Sebagai informasi, setelah dihitung, tarif MRT yang bakal berlaku di Jakarta mencapai Rp38 ribu. Jokowi menginginkan tarif itu bisa turun menjadi Rp 15 ribu. Hal itu dimungkinkan asal ada subsidi untuk tarif tersebut.