JAKARTA. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yakin porsi pendanaan Mass Rapid Transit (MRT) yang diajukan pemerintah pusat akan disetujui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Optimisme Menko Perekonomian Hatta Rajasa tersebut karena dirinya secara langsung telah menghubungi Gubernur DKI Joko Widodo pada 15 Januari lalu.

"Proyeknya akan dilanjutkan," ungkapnya, kemarin (16/1). Dalam proyek tersebut, komposisi pemerintah naik dari 42% menjadi 49% sedangkan Pemprov DKI dari sebelumnya 58% menjadi 51%. Angka ini sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan Pemprov DKI dengan komposisi 60:40 untuk mayoritas pemerintah pusat.

Pertimbangannya karena ini untuk pertama kalinya pemerintah pusat ikut share dengan mempertimbangkan adanya gap pendanaan. Hatta menyebut jika dalam ketentuan proyek ini, infrastruktur atau prasarananya menjadi bagian pemerintah pusat, sedangkan sarananya rolling stock itu di Pemprov DKI.

Nah mengingat situasi di DKI yang sangat membutuhkan transportasi tersebut, akhirnya pemerintah pusat menaikkan porsi kepemilikannya, namun "dalam ketentuan itu memang harus tetap di bawah 50% karena yang mengoperasikannya adalah DKI," tambahnya.

Kenaikan komposisi ini pun dirasa Hatta tidak mengubah kewajiban Indonesia terhadap pembiayaan MRT tersebut yang berasal dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 15,7 triliun. Terlebih ini hanya perpindahan komposisi yang awalnya ada di posisi DKI dipindahkan ke pemerintah pusat. "APBD DKI kan APBN juga," ujar Hatta.

Namun, Hatta menyebut harus ada perhitungan kembali yang lebih akurat. Bahkan ia mensinyalir realisasi pembangunan MRT akan berada di bawah pinjaman karena melihat tiga paket tender hanya mencapai 55%-60% tender dari plafonnya. Selain itu, diharapkan proyek ini tidak hanya berhenti di koridor pertama yaitu Lebak Bulus-HI tapi diteruskan HI-Kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.