KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menanggapi wacana pengurangan luas rumah subsidi yang tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor.../KPTS/M/2025. 

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut belum disahkan dan informasi yang menyebutkan pengurangan luas rumah subsidi tidak benar.

“Sebetulnya itu belum diputuskan. Karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan,” ujar Fahri saat ditemui di Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6).

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

Baca Juga: Fahri Hamzah Klaim Komitmen Investasi Asing Program 3 Juta Rumah Capai Rp 75 Triliun

Fahri menjelaskan bahwa rencana pemerintah justru mengarah pada perluasan luas minimum bangunan rumah subsidi, dari sebelumnya 36 meter persegi menjadi 40 meter persegi. 

Ia menambahkan bahwa perubahan ini mengacu pada standar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“SDGs-nya kita harus pakai itu. Tidak boleh dikecilin karena itu standar. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, kita harus pakai SDGs, tidak boleh maunya kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, draf Keputusan Menteri PKP tersebut memicu perhatian publik karena mencantumkan ketentuan bahwa luas tanah rumah subsidi paling rendah adalah 25 m² dan paling tinggi 200 m². 

Sementara itu, luas lantai rumah disebutkan paling rendah 18 m² dan paling tinggi 36 m².

Baca Juga: Ara Siapkan 1.000 Unit Rumah Subsidi ke Wartawan, Bakal Tambah hingga 3.000 Unit

Fahri menekankan bahwa ketentuan dalam draf tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi keputusan final. 

Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menghadirkan rumah subsidi yang layak huni dan sesuai dengan standar pembangunan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News