KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bulog mendapatkan tambahan tugas untuk impor beras. Namun, penugasan ini mamang menuai pro dan kontra beberapa pihak.

Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudi mengusulkan agar ada perbaikan data khususnya data milik Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghentikan polemik impor beras.

"Kita ingin data menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses penghentian polemik impor beras," kata Rachmat dalam diskusi daring, Selasa (27/12).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Menurut Rachmat, perbaikan data ini harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari data produksi sampai dengan data kebutuhan konsumsi.

Baca Juga: Harga Beras Tetap Tinggi, Mendag: Bulog Masih Ragu Salurkan Semua Beras Impor

Terlebih, data adalah instrumen penting dalam perumusan kebijakan publik. Menurutnya, data pangan dan pertanian yang ada selama ini masih jauh dari akurat, sehingga menyebabkan kebijakan pangsa dan pertanian yang juga tidak akurat.

"Jadi kalau data ini bisa dilakukan koreksi maka koreksi ini bukan hanya koreksi data mengenai jumlah lahan, jumlah produksi dan jumlah konsumsi, tapi semua data yang ada hubungannya dengan sistem dan usaha agribisnis, dari hulu sampai hilir sampai suporting-nya semua bisa saling mengkoreksi dan saling mengisi," jelas Rachmat.

Dia mengatakan, dengan data yang lengkap dan akurat pemerintah seharusnya dapat memetakan kemampuan produksi beras dalam negeri, memetakan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan memetakan yang sebenarnya dibutuhkan konsumen beras.

"Dari 277 juta penduduk, apakah semuanya harus dihitung sebagai konsumen beras? Dari jumlah tersebut berapa yang tidak mampu membeli beras dll," terang Rachmat.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada Impor Beras Saat Panen Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News