KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menawarkan pengelolaan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang kepada pihak swasta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Setiadi mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengikutsertakan pihak swasta yakni PT Surveyor Indonesia sebagai pendamping operasional di 43 jembatan timbang. Alasan mengikutsertakan swasta ini agar jembatan timbang dapat dikelola secara serius.

Tak hanya itu, tindakan pungutan liar juga diharapkan sudah tidak ada lagi. "Meski begitu nanti pengawasannya masih akan tetap dari Kementerian Perhubungan," kata Budi di Jakarta, Selasa (17/7).

Dari 43 jembatan timbang yang saat ini beroperasi, Budi berharap, seluruhnya bisa dikelola swasta. "Jadi kita berangsur-angsur ke daerah yang favorit, yang memiliki ekonomis tinggi, yang jalannnya punya perawatan tinggi kita kasih dulu," tambahnya.

Nantinya, pengelolaan ini juga dilakukan melalui sistem lelang atau paket dengan preservasi jalan. Pelelangan pun dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sekadar tahu saja, menurut data dari Kemhub, jumlah jembatan timbang yang dimiliki pemerintah pusat saat ini sejumlah 131 tempat.

Sementara itu Direktur Preservasi Jalan Kementerian PUPR Hedy Rahardian mengatakan, sudah ada beberapa pihak yang berminat ikut lelang. Namun sayangnya, ia enggan membeberkan lebih lanjut. "Ada yang swasta, ada juga yang BUMN," kata Hedy.

Saat ini pun prosesnya sudah mencapai tahap pelelangan. Artinya panitia lelang sudah dibentuk dan proses dokumen juga sudah selesai. Targetnya, lelang akan selesai dalam enam bulan ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat