KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah perlu menetapkan sejumlah strategi untuk memastikan pendapatan per kapita merata di seluruh wilayah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan salah satu upaya tersebut adalah dengan mendorong daerah sentra hilirisasi.

Airlangga menyebutkan bahwa daerah yang akan lebih dahulu lepas dari jebakan kelas menengah (middle income trap) adalah Maluku Utara, menyusul Jakarta dan Kalimantan Timur yang sudah berstatus high income economy. 

Ia menegaskan bahwa daerah seperti Maluku Utara mampu mengembangkan sumber daya alamnya sehingga bernilai tambah melalui hilirisasi.

Baca Juga: Dorong Pemerataan Pendapatan, Airlanggga Beberkan Strategi Pemerintah

Hilirisasi telah mendorong peningkatan ekspor dan pengurangan angka pengangguran di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini meningkat dari 6,25% pada 2019 menjadi 20,49% pada 2023, dengan ekspor yang didominasi oleh komoditas besi dan baja (HS 72) serta nikel (HS 74). 

Di Pulau Obi, Maluku Utara, terdapat pabrik nikel sulfat dengan kapasitas 240.000 ton per tahun, menjadikannya pabrik nikel terbesar di dunia saat ini.

Data dari Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 (sekitar Rp 340,4 juta) per tahun, sementara Kalimantan Timur mencapai US$ 14.000 (Rp 227,1 juta) per tahun. 

Selain itu, ada 12 provinsi lainnya yang berstatus middle income economy, yaitu Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua Tengah, Jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Pemerintah akan Memperpanjang Restrukturisasi KUR, tapi Ada Syaratnya

Sebanyak 23 provinsi lainnya berada dalam kategori lower middle income economy, termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Bali, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Papua Pegunungan masih berstatus low income economy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli