KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mengevaluasi arah kebijakan hilirisasi mineral, khususnya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membuka peluang moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah tersebut dipertimbangkan untuk mendorong industri pengolahan mineral di dalam negeri menghasilkan produk akhir dengan nilai tambah yang lebih besar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral Indonesia dapat dinikmati secara lebih optimal.

Bahlil mengatakan, kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai ekspor nikel Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, nilai ekspor nikel yang sebelumnya hanya sekitar US$ 3,3 miliar pada periode 2017–2019 meningkat menjadi US$ 33,9 miliar pada 2024.

Baca Juga: Perkuat Bisnis Digital Alih Daya, Infomedia Mengandalkan AI dan Otomasi

Menurut Bahlil, lonjakan tersebut tidak terlepas dari kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada 2020 yang kemudian diikuti pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

"Kita menyetop ekspor nikel pada 2020, kemudian kita membangun industri, kita bikin hilirisasi. Apa yang terjadi? 2024, ekspor kita sudah bisa mencapai US$ 33 miliar sampai US$ 34 miliar. Itu baru satu sektor," ujar Bahlil dalam Pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Jakarta, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan hilirisasi juga memungkinkan Indonesia membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi. Rantai industri tersebut mencakup kegiatan pertambangan, smelter, pengolahan menggunakan teknologi high pressure acid leach (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga pembuatan baterai sel.

Saat ini, Indonesia telah memiliki tiga fasilitas pabrik baterai. Selain itu, produk antara berupa prekursor dan katoda yang diproduksi di dalam negeri mulai masuk ke rantai pasok industri global, termasuk pasar Amerika Serikat (AS).

"Kemarin di Weda Bay baru diresmikan oleh Bapak Presiden. 2024 kita resmikan satu di Karawang yang LG dan Hyundai. Satu lagi punya Antam sama CATL akan diresmikan oleh Bapak Presiden di bulan ini di Karawang," jelas Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menilai pengembangan industri hilirisasi mineral nasional masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebagian besar produk yang dihasilkan industri pengolahan dalam negeri masih berupa barang setengah jadi atau produk antara.

Ia memperkirakan sekitar 50%–60% hasil hilirisasi mineral saat ini masih berada pada tahap pengolahan menengah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan arah investasi dan pembangunan industri pengolahan mineral selanjutnya.

"Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini membludak sekarang," kata Bahlil.

Baca Juga: Antam Perkuat Pasar Domestik, Ekspor Feronikel Jadi Peluang Baru

Oleh karena itu, pemerintah membuka kemungkinan untuk membatasi pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Bahlil menyebut, kajian mengenai moratorium pembangunan fasilitas tersebut diperlukan agar investasi baru lebih diarahkan pada industri yang mampu menghasilkan produk akhir.

"Perlu kita membuat kajian, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium," imbuhnya.

Bahlil menegaskan, pemerintah ingin memastikan produk setengah jadi hasil pengolahan mineral di Indonesia tidak seluruhnya dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut. Pemerintah menginginkan proses peningkatan nilai tambah dapat dilakukan hingga tahap akhir di dalam negeri.

Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat dari ekspor produk antara, tetapi juga mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar dari produksi barang jadi serta pengembangan industri turunannya.

"Supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji, Bapak Ibu semua," imbuh Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News