KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto meminta himpunan bank milik negara (himbara) untuk menyalurkan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% dalam satu tahun.

Kepala Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani mengatakan, skema kredit rakyat dengan bunga 5% baru bisa dijalankan jika menggunakan dana dari pemerintah.

"Kalau itu menggunakan dana tabungan masyarakat, rasanya bank itu akan kena di penurunan margin," kata Aviliani saat ditemui, Rabu (13/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Dana Kelolaan Tabungan Haji BSI Tumbuh 14,68% Jadi Rp 15,65 Triliun Kuartal I-2026

Sebab itu, Aviliani menilai bunga tetap 5% baru bisa diberikan himbara jika menggunakan dana pemerintah lewat skema channeling. Himbara pun sepatutnya tetap menerima komisi dari skema channeling ini.

"Jadi yang paling mungkin untuk bunga kredit itu bisa dilakukan ya menggunakan dana pemerintah," ucapnya.

Ia menekankan, kebijakan pemerintah terhadap bank tidak boleh mengganggu dana masyarakat. Sebab jika itu terjadi, dana masyarakat yang disimpan di dalam bank bisa terkena risiko kerugian.

"Apalagi himbara ini adalah perusahaan publik. Menurut saya itu akan mempengaruhi keuntungan perbankan. Jangan lupa itu ada sahamnya publik di situ," tambahnya.

Baca Juga: Bank Perlu Perkuat Keamanan Siber Seiring Perkembangan Layanan Digital

Selain itu, Aviliani juga bilang setiap himbara memiliki model bisnis dan profil risiko nasabahnya masing-masing. Sebab itu, kebijakan bunga kredit tetap 5% ini akan sulit untuk bisa direalisasikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News