KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja sektor manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi pada April 2026 dinilai menjadi sinyal peringatan bagi industri nasional untuk segera memperkuat daya saing. Pelaku industri menilai tekanan global dan persoalan efisiensi domestik masih menjadi tantangan utama bagi sektor manufaktur. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengungkapkan, penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 49,1 pada April 2026 menunjukkan adanya tekanan nyata terhadap aktivitas produksi nasional.
Menurut dia, kondisi tersebut dipicu ketidakpastian geopolitik global, gangguan rantai pasok, kenaikan biaya logistik, serta melemahnya permintaan di sejumlah pasar ekspor utama.
Baca Juga: Kemenperin Targetkan Industri Manufaktur Tumbuh 5,51% pada 2026 “Dari perspektif industri mebel dan kerajinan, dampaknya terasa pada
buyer yang lebih hati-hati melakukan pembelian,
lead time pengiriman lebih panjang, biaya
freight dan energi meningkat, serta
cashflow industri manufaktur menjadi lebih ketat, khususnya bagi industri padat karya,” ujar Abdul Sobur kepada Kontan, Minggu (10/5/2026). Meski begitu, HIMKI menilai kondisi saat ini belum masuk kategori krisis struktural. Namun, situasi tersebut menjadi peringatan ketahanan manufaktur nasional perlu segera diperkuat secara serius dan konsisten. Sobur menilai, dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan China, tantangan Indonesia tidak hanya berasal dari faktor global, tetapi juga persoalan efisiensi domestik. Ia menyoroti masih tingginya biaya logistik, bunga pembiayaan, kepastian regulasi, produktivitas tenaga kerja, hingga lambatnya pengambilan kebijakan industri. Karena itu, HIMKI memandang upaya meningkatkan PMI manufaktur tidak cukup hanya melalui kebijakan jangka pendek atau administratif. Menurut dia, perbaikan harus menyentuh struktur daya saing industri nasional secara menyeluruh.
Baca Juga: Kemenperin Proyeksikan Ekspor Industri Manufaktur Tembus US$ 236 Miliar pada 2026 HIMKI mendorong pemerintah menjaga pasar ekspor dengan membangun
distribution hub di pasar utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Jepang agar produk nasional lebih dekat dengan pasar global. Selain itu, HIMKI juga meminta adanya deregulasi industri dan percepatan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. Industri padat karya berorientasi ekspor seperti mebel dan kerajinan dinilai perlu memperoleh dukungan pembiayaan kompetitif, insentif investasi mesin, serta kemudahan bahan baku dan logistik. “Substitusi impor juga harus dibangun melalui ekosistem
supply chain domestik yang efisien dan mampu bersaing dari sisi kualitas maupun harga,” katanya. Di sisi lain, HIMKI menilai transformasi digital perlu diiringi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, desain, inovasi produk, serta kemampuan
market intelligence agar industri nasional mampu naik kelas.
Baca Juga: Kemenperin Ungkap Dampak Perpanjangan Insentif Properti Bagi Industri Manufaktur Sobur menambahkan, peluang pemulihan sektor manufaktur masih terbuka apabila pemerintah dan pelaku industri bergerak bersama menjaga optimisme pasar, memperkuat efisiensi, serta mempercepat reformasi industri nasional. Sebelumnya, data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April 2026. Penurunan tersebut menandai kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan, tekanan inflasi biaya yang meningkat akibat perang di Timur Tengah membuat sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi output pada April.
Perusahaan manufaktur mencatat kenaikan harga bahan baku dan kekurangan pasokan produksi, sementara tekanan biaya input menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Baca Juga: Ini Upaya Kemenperin-HIMKI Mendongkrak Posisi Indonesia Jadi Hub Manufaktur Furnitur Kondisi tersebut juga mendorong produsen menaikkan harga jual dengan laju tercepat dalam lebih dari 12 tahun terakhir. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
