KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai masih banyak hambatan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Salah satunya biro perjalanan umrah bodong. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengaku tengah membangun layanan digital ibadah haji dan umrah untuk referensi pencarian biro perjalanan yang berizin dari pemerintah.

Kementerian Agama membuat aplikasi yang membantu jamaah memilih biro penyelenggara haji yang legal dan bisa menakar harga paket yang tersedia.

"Masalah penyelenggaraan ibadah umrah bersumber dari tidak dilaksanakan berbagai standar termasuk harga," ujar Darmin dalam acara yang diadakan oleh Ikatan Ahli EKonomi Indonesia (IAEI) bertajuk Manajemen Bisnis Syariah Pada Travel Haji dan Umrah di Hotel Bidakara, Rabu (6/3).

Darmin juga memberi contoh penyelenggara umrah dan haji bodong yang biasanya menawarkan paket-paket umrah dengan harga yang murah. Padahal, tambah dia, dengan harga murah tersebut jemaah tak bisa melaksanakan umrah. Travel yang bermasalah biasanya menawarkan dengan sistem multi level marketing (MLM).

Selain itu, penyelenggara itu bermasalah juga tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama atau tidak memiliki kantor cabang yang berizin serta memiliki pinjaman pihak lain non Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi