JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran senilai Rp 36 triliun untuk 103 proyek penanganan infrastruktur jalan dan pembangunan jalan tol. Hal tersebut termasuk program pemerintah untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3Ei) hingga 2014.Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menuturkan, anggaran tersebut lebih dari setengah anggaran Kementerian PU untuk program MP3EI yang dialokasikan sebesar Rp 69 triliun hingga 2014 mendatang. "Karena itu, untuk memenuhi penanganan infrastruktur jalan, selain dari APBN, pemerintah membutuhkan bantuan dari swasta, APBD, dan BUMN," katanya saat Konferensi Nasional Teknik Jalan ke-9, Selasa (15/11).Berdasarkan kondisi geografisnya, pembangunan infrastruktur tersebut akan dikelompokan menjadi enam koridor ekonomi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku.Dia mengatakan, untuk wilayah Bali, Jawa, dan Sumatera, anggaran yang dikeluarkan pemerintah lebih besar untuk penanganan ruas jalan. sedangkan untuk pembangunan jalan tol, pihaknya meminta peran aktif dari swasta. "Daerah tersebut pertumbuhan ekonominya sudah berkembang. Sehingga, pengembalian investasi akan berlangsung cepat," ujar Djoko.Sementara, untuk wilayah Indonesia bagian tengah, pemerintah akan selektif memilih lokasi untuk menawarkan pembangunan jalan tol kepada swasta. Sedangkan wilayah timur, seperti Papua dan Maluku, pemerintah belum mencanangkan pembangunan jalan tol. "Anggaran APBN di wilayah timur banyak dikucurkan untuk pembangunan jalan nasional," ujar Djoko.Sementara, Direktur Jendral Bina Marga Kementrian PU Djoko Murjanto mengatakan, sepanjang 38.000 km jalan nasional yang saat ini dikelolanya, sampai akhir 2010, sebanyak 82,27% berada dalam kondisi rusak. Dengan adanya program MP3EI, pihaknya menargetkan tingkat kerusakan menurun hingga 94 % di 2014.Dia mencontohkan, proyek prioritas Bina Marga untuk penanganan ruas jalan nasioal di Indonesia bagian timur yakni rute Merauke-Muting-Waropko 511,4 KM dengan anggaran Rp 628 miliar. Serta, penangangan ruas rute jalan Maruni-Bintuni sepanjang 217,1 km dengan anggaran Rp 1,07 triliun."Secara umum, strategi pengembangan jalan ataupun jalan tol disesuaikan dan diselaraskan dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hingga 2014, anggaran penanganan jalan mencapai Rp 36 triliun
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran senilai Rp 36 triliun untuk 103 proyek penanganan infrastruktur jalan dan pembangunan jalan tol. Hal tersebut termasuk program pemerintah untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3Ei) hingga 2014.Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menuturkan, anggaran tersebut lebih dari setengah anggaran Kementerian PU untuk program MP3EI yang dialokasikan sebesar Rp 69 triliun hingga 2014 mendatang. "Karena itu, untuk memenuhi penanganan infrastruktur jalan, selain dari APBN, pemerintah membutuhkan bantuan dari swasta, APBD, dan BUMN," katanya saat Konferensi Nasional Teknik Jalan ke-9, Selasa (15/11).Berdasarkan kondisi geografisnya, pembangunan infrastruktur tersebut akan dikelompokan menjadi enam koridor ekonomi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku.Dia mengatakan, untuk wilayah Bali, Jawa, dan Sumatera, anggaran yang dikeluarkan pemerintah lebih besar untuk penanganan ruas jalan. sedangkan untuk pembangunan jalan tol, pihaknya meminta peran aktif dari swasta. "Daerah tersebut pertumbuhan ekonominya sudah berkembang. Sehingga, pengembalian investasi akan berlangsung cepat," ujar Djoko.Sementara, untuk wilayah Indonesia bagian tengah, pemerintah akan selektif memilih lokasi untuk menawarkan pembangunan jalan tol kepada swasta. Sedangkan wilayah timur, seperti Papua dan Maluku, pemerintah belum mencanangkan pembangunan jalan tol. "Anggaran APBN di wilayah timur banyak dikucurkan untuk pembangunan jalan nasional," ujar Djoko.Sementara, Direktur Jendral Bina Marga Kementrian PU Djoko Murjanto mengatakan, sepanjang 38.000 km jalan nasional yang saat ini dikelolanya, sampai akhir 2010, sebanyak 82,27% berada dalam kondisi rusak. Dengan adanya program MP3EI, pihaknya menargetkan tingkat kerusakan menurun hingga 94 % di 2014.Dia mencontohkan, proyek prioritas Bina Marga untuk penanganan ruas jalan nasioal di Indonesia bagian timur yakni rute Merauke-Muting-Waropko 511,4 KM dengan anggaran Rp 628 miliar. Serta, penangangan ruas rute jalan Maruni-Bintuni sepanjang 217,1 km dengan anggaran Rp 1,07 triliun."Secara umum, strategi pengembangan jalan ataupun jalan tol disesuaikan dan diselaraskan dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News