KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur untuk tahun 2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah melakukan lelang dini sejak 6 November 2019, dan hingga saat ini terdapat 3.086 paket pekerjaan yang sudah terikat kontrak. “Hingga 29 Januari hari ini telah terikat kontrak sebanyak 3.086 paket pekerjaan sebesar Rp 36,2 triliun,” ujar Basuki, Rabu (29/1).
Baca Juga: Begini strategi Menteri PUPR mempercepat pengerjaan proyek tahun 2020 Menurut Basuki, paket yang sudah terikat kontrak tersebut berasal dari total 7.426 paket kontraktual dengan nilai sekitar Rp 93 triliun yang dilelang. Artinya, sudah terdapat sekitar 41,5% paket proyek yang sudah terikat kontrak. Bila dirinci, 7.426 paket pekerjaan tersebut antara lain preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan rumah susun, rumah khusus, pengembangan jaringan perpipaan air minum, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Basuki membeberkan, pihaknya melakukan lelang dini terhadap berbagai paket proyek mengingat arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pengelolaan APBN lebih berkualitas. Apalagi, tambah Basuki, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 120 triliun di tahun ini. “Kami melakukan tender dini sehingga mulai Januari sudah bekerja dan ada penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020,” jelas Basuki. Basuki membeberkan, dari 3.086 paket kontrak tersebut, ada 100 paket kontrak dengan nilai Rp 4,8 triliun yang ditandatangani secara serentak hari ini.
Baca Juga: Kementerian PUPR targetkan 30% proyek tahun 2020 diteken bulan Januari Penandatangan secara simbolis 100 paket pekerjaan yang dilakukan mencakup bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 20 paket senilai Rp 2,1 triliun, bidang jalan dan jembatan sebanyak 47 paket senilai Rp 1,8 triliun, bidang ciptakarya sebanyak 22 paket senilai Rp 679 miliar dan bidang perumahan sebanyak 11 paket senilai Rp 157 miliar. Kontrak paket pekerjaan itu berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi