KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB Kementerian Keuangan memaparkan perkembangan realisasi perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 9 Oktober 2020. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjabarkan, realisasi anggaran perlindungan sosial yang meliputi pertama, realisasi program perlindungan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp 36,26 triliun atau sekitar 97% dari total anggaran Rp 37,4 triliun. Kucuran PKH juga telah disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kedua, program paket sembako Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp 4,46 triliun atau sekitar 65,6 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,8 triliun. Program ini telah disalurkan untuk 1,9 juta KPM. 

Baca Juga: Chatib Basri minta pemerintah fokus perkuat daya beli melalui BLT dan tak takut utang

Ketiga, program kartu prakerja telah terealisasi sebesar Rp 19,87 triliun atau setara dengan 99,3% dari total anggaran Rp 20 triliun. Kartu Prakerja ini juga telah disalurkan hingga sekitar 5,59 juta peserta.

Keempat, program bansos beras bagi penerima PKH telah terealisasikan hingga Rp 901,17 miliar untuk 2 juta KPM. Kelima, program bansos tunai non-Jabodetabek telah disalurkan sebesar Rp 26,27 triliun atau sekitar 81,1% dari total anggaran Rp 32,4 triliun untuk 9,18 juta KPM.

Keenam, program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa telah terealisasikan sebesar Rp 13,04 triliun atau sekitar 41%  dari total anggaran sebesar Rp 31,80 triliun. Program ini juga telah disalurkan untuk 7,55 juta KPM. 

Ketujuh, program bansos tunai bagi penerima sembako non PKH yang sudah disalurkan hingga 100% atau Rp 4,50 triliun untuk 9 juta KPM.

Baca Juga: Pemerintah akan tambah penempatan dana di bank BUMN dan BPD, ini perinciannya

Kedelapan, program kartu sembako melalui bansos kartu sembako (BPNT) telah disalurkan hingga Rp 33,97 triliun atau sekitar 78% dari total anggaran Rp 43,6 triliun. Program sembako ini juga telah disalurkan untuk 19,41 juta KPM.

Dengan demikian, pemerintah juga terus berupaya mendorong daya beli masyarakat untuk mengurangi kesulitan ekonomi. “Sehingga pemerintah terus menyalurkan dana perlindungan sosial yang terus dievaluasi agar jangkauannya lebih luas dan tepat sasaran,” sebagaimana dikutip dalam paparan DJPB Kemenkeu, Selasa (13/10). 

Selanjutnya: Pemerintah ubah anggaran PEN, ekonom: Harus dialokasikan ke sektor yang lebih efektif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi