KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah mencairkan dana yang dialokasikan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp 23 triliun hingga akhir April 2023.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur menyampaikan sebesar 13,05% dari total alokasi tersebut disalurkan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 6 Triliun, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 Triliun, dan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 2 Triliun.

“Terkait pencairan alokasi pembiayaan investasi berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN masih dalam proses,” ujar Meirijal kepada Kontan.co.id, Minggu (28/5).

Baca Juga: Pemerintah akan Lelang Delapan Seri SUN Pada Senin (29/5), Berikut Daftar Lengkapnya

Namun, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menyebut  pemberian PMN untuk pembiayaan perumahan, LPDP, dan LDKPI itu belum belum memiliki latar belakang dan argumen jelas mengapa dana tersebut harus digelontorkan.

“Apa BTN mengalami masalah likuiditas? Padahal awal 2023 BTN untung lebih 3 Triliun. LPDP kenapa pula? Memang waktu sebelum ini dana LPDP sempat dipakai untuk menghadapi anggaran Covid, apa ini pengembalian?” ujar Damanhuri kepada Kontan.co.id, Minggu (28/5).

Tak hanya itu, ia juga menilai belum jelasnya dasar penggelontoran dana untuk LDKPI. Apakah ini ada kaitannya dengan makin intensifnya permasalahan geo-politik atau untuk menghadapi ASEAN dalam kaitannya dengan Myanmar.

Damanhuri berpendapat pemberian PMN kepada BUMN selama ini tidak transparan dalam menyampaikan latar belakang dan argumentasi soal penggelontoran dana dan hanya BUMN tertentu yang disasar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi