KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit, dan Tapera sebanyak 12.072 unit. "Hingga 7 Juli 2023, realisasi FLPP mencapai 47,15% yaitu sebanyak 103.749 unit, SSB sebesar Rp1,41 triliun, SBUM mencapai 42,59% atau 93.701 unit, dan Tapera sebanyak 21,73% atau 2.624 unit," kata Herry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).
Hingga Juli 2023, Kementerian PUPR Salurkan FLPP Sejumlah 103.749 Unit Rumah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit, dan Tapera sebanyak 12.072 unit. "Hingga 7 Juli 2023, realisasi FLPP mencapai 47,15% yaitu sebanyak 103.749 unit, SSB sebesar Rp1,41 triliun, SBUM mencapai 42,59% atau 93.701 unit, dan Tapera sebanyak 21,73% atau 2.624 unit," kata Herry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).