JAKARTA. Pemerintah tampaknya belum siap menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) masih belum tuntas dibagikan ke seluruh wilayah Indonesia hingga awal Juli ini.

Dampak kebijakan ini tentu saja berdampak kepada penduduk miskin yang selama ini dijanjikan akan mendapatkan dana kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Semua KPS sudah dicetak. Namun, kemarin ada kendala pembagian, karena macam-macamlah,” kata Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto di Istana Wakil Presiden, Selasa (2/7).

Menurut Bambang, pemerintah mengakui pembagian KPS tersebut telat karena ada masalah di pengiriman. Untuk itu, Bambang berharap, dalam waktu dekat ini pembagian KPS sudah bisa dituntaskan di seluruh Indonesia.

Namun sayang, Bambang enggan menjelaskan, berapa persen KPS yang sudah dibagikan dari jumlah total 15,5 juta KPS. Saat ditanya, Bambang tidak ingat angka pasti dari KPS yang sudah dibagikan tersebut.

Agar KPS bisa terdistribusi dengan cepat, Bambang mengklaim pihaknya melakukan perubahan cara pembagian. Cara baru itu adalah, pemerintah langsung membagikan KPS beserta uang BLSM secara sekaligus. Pembagian dengan sistem itu dilakukan di wilayah yang terpencil dan jauh dari kantor pos.

Bambang mengakui, pembagian dana BLSM sebagian memang tidak tepat sasaran. Tapi ia menolak jika dana itu tidak sampai kepada masyarakat. Menurutnya, dana BLSM tetap sampai ke masyarakat tetapi sampai ke masyarakat yang tak berhak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri