KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pada tahun ini ingin mengendalikan inflasi pada target 3,5% plus minus 1%. Namun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu tekanan terhadap harga pangan dan administered prices dengan tren naiknya harga minyak dunia. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 541 daerah, yakni kabupaten, kota, dan provinsi, yang belum memiliki TPID tinggal 21 daerah. “Kami dorong terus jumlah TPID. Terus setiap tahun meningkat, sekarang tinggal 21 daerah. Ini sudah kami minta ke Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) untuk mendorong. karena inflasi itu harus terakomodasi atau diredam di tingkat daerah, ” kata Tjahjo di Gedung Bank Indonesia (BI) usai rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (22/1). Tjahjo melanjutkan, 21 daerah tersebut rata-rata berada di Indonesia bagian timur, “Ada masalah sinergi, inovasi, konektivitas harus dikembangkan Kebanyakan wilayah timur. Misalnya, Papua. Karena geografis ya,” jelasnya. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesungguhnya sangat bergantung dengan pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, untuk pengendalian inflasi ini, peran daerah sangat diperlukan. “Daerah harus care. Bahwa pertumbuhan nasional akan semakin baik kalau daerah baik,” ucapnya. Saat ini, menurut Tjahjo, daerah belum paham betul pentingnya menjaga inflasi. Namun, berdasarkan pengalaman, daerah yang terlibat dalam TPID mengerti bahwa peranan daerah penting. “Masalah beras dan cabai. Kan orang tidak tahu masalah inflasi tertinggi itu cabai dan termasuk beras,” kata dia.
Hingga kini, 21 daerah belum punya tim pengendali inflasi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pada tahun ini ingin mengendalikan inflasi pada target 3,5% plus minus 1%. Namun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu tekanan terhadap harga pangan dan administered prices dengan tren naiknya harga minyak dunia. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 541 daerah, yakni kabupaten, kota, dan provinsi, yang belum memiliki TPID tinggal 21 daerah. “Kami dorong terus jumlah TPID. Terus setiap tahun meningkat, sekarang tinggal 21 daerah. Ini sudah kami minta ke Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) untuk mendorong. karena inflasi itu harus terakomodasi atau diredam di tingkat daerah, ” kata Tjahjo di Gedung Bank Indonesia (BI) usai rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (22/1). Tjahjo melanjutkan, 21 daerah tersebut rata-rata berada di Indonesia bagian timur, “Ada masalah sinergi, inovasi, konektivitas harus dikembangkan Kebanyakan wilayah timur. Misalnya, Papua. Karena geografis ya,” jelasnya. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesungguhnya sangat bergantung dengan pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, untuk pengendalian inflasi ini, peran daerah sangat diperlukan. “Daerah harus care. Bahwa pertumbuhan nasional akan semakin baik kalau daerah baik,” ucapnya. Saat ini, menurut Tjahjo, daerah belum paham betul pentingnya menjaga inflasi. Namun, berdasarkan pengalaman, daerah yang terlibat dalam TPID mengerti bahwa peranan daerah penting. “Masalah beras dan cabai. Kan orang tidak tahu masalah inflasi tertinggi itu cabai dan termasuk beras,” kata dia.
