KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023  baru mencapai Rp 2.588,2 triliun atau setara 84,5% dari pagu. Belanja negara ini masih mengalami kontraksi 4,1%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kontraksi ini disebabkan oleh subsidi bahan bakar minyak karena harga minyak mengalami penurunan.

Ia memerinci, realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 1.840,4 triliun atau 81,9% dari pagu. Sayangnya, realisasi ini juga mengalami penurunan 5,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Global Kompleks, dari Perang Dagang Hingga Konflik Geopolitik

Adapun, belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp 946,1 triliun atau mencapai 94,5% dari pagu. Ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, serta penyaluran berbagai bansos.

"Ini tumbuh tipis 0,4%. Jadi belanja K/L tidak mengalami kontraksi. Hampir sama dengan tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (15/12).

Kemudian, realisasi belanja pemerintah pusat non K/L sudah mencapai Rp 894,3 triliun atau 71,8% dari pagu. Hanya saja, belanja non K/L ini mengalami penurunan cukup dalam yakni sebesar 11,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Jelang Tutup Tahun, Penerimaan Pajak Sudah Lampaui Target

Realisasi ini disalurkan untuk subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

"Belanja non K/L yang relatif lebih kecil disebabkan oleh pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik terutama subsidi yang lebih kecil," terang Menkeu.

Terakhir, realisasi TKD hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp 747,8 triliun, atau 91,8% dari pagu. Namun, realisasi ini mengalami kontraksi 0,6% jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .