KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, penyerapan belanja modal pemerintah oleh kementerian dan lembaga (K/L) mengalami penurunan hingga Mei lalu. Belanja modal tercatat tumbuh negatif 5,9% secara tahunan (yoy) atau baru mencapai Rp 29,06 triliun.

Periode yang sama tahun lalu, belanja modal mencapai Rp 30,9 triliun. Dengan demikian, realisasi belanja modal K/L hingga akhir Mei baru memenuhi 15,3% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan realisasi belanja modal ini terjadi lantaran pagu yang ditetapkan tahun ini juga lebih kecil, yaitu Rp 189,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 203,9 triliun.

“Jadi, sampai Desember nanti walaupun belanja modal direalisasi semuanya, tetap akan tumbuh negatif karena memang (pagu) lebih rendah dari tahun lalu,” ujar Menkeu, Jumat (21/6).

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial (bansos) yang tumbuh kencang hingga Mei lalu.

Belanja pegawai tercatat mencapai Rp 99,62 triliun atau tumbuh 30,28% yoy. Menkeu menjelaskan, kenaikan ini terjadi seiring dengan bertambahnya gaji pokok pegawai yang disertai dengan tunjangan kinerja, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang juga ikut terkerek.

Sementara, belanja barang K/L mencapai Rp 99,23 triliun atau tumbuh Rp 16,9% yoy. Pertumbuhan belanja barang terjadi seiring dengan besarnya belanja operasional, jasa, serta perjalanan dinas di berbagai K/L, terutama terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Yang mencatat pertumbuhan paling tinggi ialah belanja bansos yaitu 53,7% yoy atau mencapai Rp 60,33 triliun. Realisasi bansos tersebut sudah memenuhi 62,16% dari pagu APBN 2019.

Kuatnya penyerapan belanja bansos, menurut Sri Mulyani sebagai bentuk upaya pemerintah meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terutama, di tengah tekanan perekonomian global yang memengaruhi kondisi di dalam negeri.

“Realisasi PKH (program keluarga harapan), misalnya, sudah mencapai Rp 19,4 triliun, lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun karena memang jumlahnya dinaikkan sehingga realisasi pasti lebih tinggi,” ujar dia. Penyaluran PKH hingga Mei tersebut telah memenuhi 59,4% dari pagu tahun 2019.

Selain itu, pencairan iuran PBI untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mencapai Rp 24,3 triliun atau 90,9% dari pagu tahun ini. Pencairan PBI tersebut meliputi iuran untuk 11 bulan yaitu Januari hingga November 2019.

Kemkeu juga mencatat, penyaluran bantuan pangan telah mencapai Rp 7,4 triliun atau 36% dari pagu. Sementara, pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana melalui PNBP menyerap belanja sebesar Rp 1,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli