KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Serapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 belum optimal. Hingga Oktober 2023, baru mencapai Rp 811,7 triliun atau 63,5% dari pagu.

Serapan belanja yang lambat ini memang bukan kali pertama terjadi, namun sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Padahal percepatan serapan belanja daerah sangat berguna untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Defisit Anggaran Daerah Bisa Menekan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan lambatnya realisasi belanja daerah tersebut. Ia menghimbau agar pemda segera menyelesaikan pembayaran kebutuhan daerahnya, atau merealisasikan belanja daerahnya di sisa menuju akhir 2023 ini.

“Pada Oktober 2023 belanja pemerintah pusat sudah di atas 70%, tapi pemerintah daerah baru belanja 63,5%. Jadi kita harap dua bulan terakhir ini akan dipacu lagi,”kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/11).

Meski masih lambat, realisasi belanja daerah ini memang mengalami peningkatan 7,1% jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Seluruh komponen belanja daerah mengalami peningkatan.

Diantaranya dilihat dari jenisnya, realisasi belanja pegawai sudah mencapai Rp 304,45 triliun atau tumbuh 2,6% dari periode sama tahun lalu.  

Baca Juga: Ekonom: Beban Pemda akan Bertambah Jika APBD Mengalami Defisit

Belanja barang dan jasa realisasinya mencapai Rp 224,41 triliun atau tumbuh 7,5% dari periode sama tahun lalu.  

Kemudian, belanja modal mencapai Rp 100,64 triliun atau tumbuh 18,4% dari periode sama tahun lalu.  Terakhir belanja lainnya mencapai Rp 182,2 triliun atau tumbuh 8,9% dari periode sama tahun lalu.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto