KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor pakaian bekas (balepress) masih terjadi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan penindakan atas penyelundupan ini.

Tercatat, hingga September 2019, penindakan penyelundupan balepress sudah mencapai 311 penindakan dengan perkiraan nilai barang hasil penindakan (BHP) sebesar Rp 42,01 miliar. Sepanjang 2018, penindakan balepress mencapai 349 penindakan dengan perkiraan nilai BHP sebesar Rp 48,96 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menggatakan, penindakan impor pakaian bekas ini sangat diperlukan mengingat balepress bisa mengganggu industri garmen yang sedang digenjot pertumbuhannya.

Baca Juga: Jual pakaian bekas impor dilarang, ini aturannya

"Balepress akan menyaingi industri garmen kita yang patuh pajak. Penyelundupan balepress itu dia tidak bayar apapun," ujar Heru, Jumat (11/10).

Heru menerangkan, dibutuhkan upaya keras untuk bisa menindak kapal-kapal yang melakukan penyelundupan pakaian bekas ini.

Dia menyebut, impor pakaian bekas biasanya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil seperti dari pelabuhan Kendari, Maumere, dan Tanjung Balai. Nantinya, balepress tersebut akan mengalir ke kota-kota.

Biasanya, kapal-kapal yang mengangkut impor pakaian besar ini memiliki ukuran 100-100 gross tonnage (GT) dan bisa membawa 1.000 bale pakaian bekas.

Heru mengatakan, pakaian bekas tersebut memang bisa dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah. Namun, penyelundupan pakaian bekas ini juga bisa menguntungkan negara lain.

"Balepress ini sengaja dibuang karena kalau di negara yang sudah maju, menyimpan baju itu mahal sehingga kalau ada yang menampung itu, dia akan senang," tutur Heru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi