KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Nomenklatur kabinet segera diumumkan, khusus untuk ekonomi nantinya akan ada menteri yang khusus di sektor investasi. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyambut positif upaya tersebut.

Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tax Center Ajib Hamdani menyebut nomenklatur ada guna menjawab bagaimana setiap kementerian punya fungsi yang sangat spesifik dalam konteks ekonomi, untuk bisa menjalankan tugasnya sehingga bisa mengakselerasi ekonomi yang ada.

Baca Juga: Jokowi akan ubah nomenklatur kementerian periode 2019-2024, ini tanggapan pengusaha

Jika disambungkan apakah dengan nomenklatur bisa mendongkrak PBD atau perekonomian negara dan lainnya, Ajib menyebut nomenklatur layaknya sebuah awalan.

"Bagaimana pembagian tugas di masing-masing level kementerian dan kemudian antar kementerian bisa berkoordinasi optimal nah itu bisa mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada," kata Ajib saat dihubungi KONTAN pada Rabu (14/8).

Pembuatan nomenklatur yang lebih rapi di ekonomi dinilai Ajib sebagai sebuah awalan, tapi tidak serta merta dengan adanya perubahan nomenklatur bisa mempengaruh secara langsung.

"Ada pengaruhnya? HIPMI berpendapat nomenklatur kementerian di sektor perekomonian, itu awalan kita, desain kerangka kerja yang terorganisir dan punya target yang jelas. Perlu dilihat komitmen selenjutnya," sambung Ajib.

HIPMi disini mendukung dengan adanya nomenklatur, yang berarti pemerintah mengkonsep ulang tata kelola, tugas dan fungsi kementerian secara spesifik agar bisa diukur dengan baik.

Namun ditekankan Ajib, HIPMI pertanyakan bagaimana tindak lanjut kementerian yang ditata ulang dalam capai target yang diinginkan. "Bagaimana komitmen selanjutnya. Bagaimana nomenklatur kementerian bisa capai target itu," tegas Ajib.

Ajib mengambil contoh misal di Kemenkeu dengan fungsi segemuk itu apakah dapat berfungsi efektif. "Misal DJP itu layak setara kemenenterian atau badan, DJP menopang hampir 70% APBN, Rp 1.500 triliun tiap tahun tapi masak dibawah eselon satu dengan 40.000 pegawai," kata Ajib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini