KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan, program Kartu Prakerja yang dianggarkan sekitar Rp 20 triliun akan terancam menguap tanpa bekas.

Menurutnya, pemerintah harus bisa mengukur secara presisi efektivitas pelaksanaan di lapangan dan tindak lanjut setelah program berlangsung.

Baca Juga: Ini syarat bagi platform digital agar bisa jadi mitra program kartu prakerja

“Yang menjadi polemik atas program ini adalah, apakah ini program yang tepat dalam masa pandemi seperti ini,” kata Ajib kepada Kontan.co.id, Kamis (23/4).

Hipmi melihat kalau program ini sebenarnya bagus, dengan catatan pemerintah bisa melakukan evaluasi dan monitoring setelah program.

Ajib bilang pemerintah sendiri yang harus melaporkan pola kerja sistem dan peserta Kartu Prakerja. Menurut Abib menggandeng online platform, justru akan menyulitkan pemerintah sendiri,  karena pemerintah tidak mempunyai alat ukur presisi, apakah pembekalan keahlian dengan program ini berjalan dengan baik di lapangan.

Baca Juga: Kartu Prakerja tuai kritikan tajam, Jokowi angkat bicara

“Seharusnya pemerintah menggandeng asosiasi-asosiasi pengusaha, yang mempunyai infrastruktur di lapangan dan mempunyai data konkret tentang PHK, pengangguran dan tenaga kerja yang dibutuhkan,” kata Ajib.

Dia menambahkan, ketika program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan pola sekarang,  yang terpampang di depan mata adalah penghamburan uang sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan, tanpa alat ukur efektivitas yang jelas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli