KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan keberadaan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan, dalam mengalokasikan dana pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah seharusnya berfokus dengan menjaga daya beli masyarakat kecil dan mendorong sisi produksi dengan menopang para UKM.

Ajib meminta, bansos tetap dipertahankan sampai ekonomi bisa pulih, terbentuknya herd immunity, dan dibukanya kebijakan pemerintah kembali seperti awal sebelum pandemi. Baru setelah itu, kebijakan topangan terhadap ekonomi kecil dan masyarakat bisa dihentikan.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Ini kata ekonom soal keberlanjutan bansos tunai

“Kalau program (bansos) dihentikan ketika ekonomi masih sulit, maka justru akan memperlambat rebound-nya ekonomi,” ujar Ajib ketika dihubungi, Minggu (4/4).

Dihubungi secara terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah mengantisipasi jika dalam kurun waktu tertentu terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Rendy mengatakan, saat ini memang Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret mulai membaik dibanding bulan sebelumnya.

Kemudian data impor yang mengalami pertumbuhan dan terdapat kecenderungan kasus positif covid-19 harian mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi aktivitas perekonomian kembali bergeliat.

“Tetapi kalau kita melihat data lain seperti inflasi inti itu juga masih relatif rendah, ini yang saya kira perlu diantisipasi dan diwaspadai juga karena inflasi inti ini menggambarkan juga permintaan barang dan jasa di masyarakat. Karena ketika dia relatif rendah ini yang bisa menjadi semacam catatan juga,” kata Rendy saat dihubungi, Minggu (4/4).

Baca Juga: Dimulai April, ini jadwal distribusi DKI Jakarta 2021 bagi peserta baru

Rendy menilai, langkah pemerintah menghentikan sejumlah bantuasn sosial karena ingin menjaga target fiskal yang telah ditetapkan. Meski begitu, Ia meminta pemerintah membuat kebijakan yang fleksibel terkait pemberian bantuan sosial.

“Saya melihatnya memang sudah ada perbaikan daya beli untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah. Nanti ketika misalnya ada data – data yang diklaim pemerintah sudah menunjukkan daya beli itu memburuk misalnya di kuartal ketiga, pemerintah harus mengubah lagi kebijakannya,” tutur Rendy.

Seperti diketahui, sejumlah bantuan sosial seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial dihentikan. Hal ini terkait anggaran dan situasi pendemi yang dinilai sudah bergerak ke skala mikro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News