JAKARTA. Ketegasan sikap pemerintah mengenai kenaikan kembali harga BBM bersubsidi saat ini tengah ditunggu-tunggu oleh publik. Bahlil lahadlia, Kepala Bidang Infrastruktur dan Properti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menegaskan, kenaikan harga BBM tidak perlu menunggu pelantikan Presiden Joko widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang. "Dibutuhkan political will antara Presiden SBY dan Jokowi pada masa transisi mengenai kenaikan harga BBM, masih ada waktu 2 bulan. Sementara BBM di Jabodetabek sudah langka apalagi di Papua, ini multiflier effect!" kata Bahlil pada diskusi FORKEM-HIPPI "Mengintip kabinet ekonomi Jokowi-JK" di Gallery TIM, Rabu(27/8). Menurut Bahlil harus ada ketegasan sikap dari Presiden SBY dalam membuat kebijakan harga BBM subsidi. Apakah itu menaikkan sekaligus atau secara bertahap. "Persoalan BBM sama dengan beras! Begitu BBM langka kami (pengusaha) tidak bisa produksi. Selain itu tersendatnya ketersediaan BBM ini akan berdampak pada sektor riil" ungkap Bahlil yang juga CEO PT Rifa Capital tersebut. Sementara itu, Sarman Simanjorang Ketum DPD HIPPI DKI menyatakan, berdasarkan rumusan Focus discussion group pada 6 Juni 2014 bersama sejumlah pengusaha, menghasilkan rekomendasi agar subsidi BBM di evaluasi dan di putuskan segera agar tidak membebani APBN, dan subsidi tersebut tepat sasaran. "Artinya bagi kami pengusaha dan masyarakat, harga BBM naik tidak masalah asal barangnya ada, ini kan tanggapan yang positif bagi pemerintahan SBY dan pemerintahan transisi Jokowi-JK" kata Sarman. Menurut Sarman, pihaknya memberi masukan kepada pemerintahan baru agar kenaikan harga BBM jenis premium dilakukan secara bertahap yakni dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.000 dan bisa kembali dinaikkan dalam 2 hingga bulan mendatang di posisi Rp 10.000 per liternya Sarman yang juga Waketum Kadin DKI mengatakan, subsidi sebesar Rp 400 triliun dapat dipergunakan membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, kebutuhan petani, kesehatan, pendidikan dan lainnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hipmi minta SBY segera menaikkan harga BBM subsidi
JAKARTA. Ketegasan sikap pemerintah mengenai kenaikan kembali harga BBM bersubsidi saat ini tengah ditunggu-tunggu oleh publik. Bahlil lahadlia, Kepala Bidang Infrastruktur dan Properti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menegaskan, kenaikan harga BBM tidak perlu menunggu pelantikan Presiden Joko widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang. "Dibutuhkan political will antara Presiden SBY dan Jokowi pada masa transisi mengenai kenaikan harga BBM, masih ada waktu 2 bulan. Sementara BBM di Jabodetabek sudah langka apalagi di Papua, ini multiflier effect!" kata Bahlil pada diskusi FORKEM-HIPPI "Mengintip kabinet ekonomi Jokowi-JK" di Gallery TIM, Rabu(27/8). Menurut Bahlil harus ada ketegasan sikap dari Presiden SBY dalam membuat kebijakan harga BBM subsidi. Apakah itu menaikkan sekaligus atau secara bertahap. "Persoalan BBM sama dengan beras! Begitu BBM langka kami (pengusaha) tidak bisa produksi. Selain itu tersendatnya ketersediaan BBM ini akan berdampak pada sektor riil" ungkap Bahlil yang juga CEO PT Rifa Capital tersebut. Sementara itu, Sarman Simanjorang Ketum DPD HIPPI DKI menyatakan, berdasarkan rumusan Focus discussion group pada 6 Juni 2014 bersama sejumlah pengusaha, menghasilkan rekomendasi agar subsidi BBM di evaluasi dan di putuskan segera agar tidak membebani APBN, dan subsidi tersebut tepat sasaran. "Artinya bagi kami pengusaha dan masyarakat, harga BBM naik tidak masalah asal barangnya ada, ini kan tanggapan yang positif bagi pemerintahan SBY dan pemerintahan transisi Jokowi-JK" kata Sarman. Menurut Sarman, pihaknya memberi masukan kepada pemerintahan baru agar kenaikan harga BBM jenis premium dilakukan secara bertahap yakni dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.000 dan bisa kembali dinaikkan dalam 2 hingga bulan mendatang di posisi Rp 10.000 per liternya Sarman yang juga Waketum Kadin DKI mengatakan, subsidi sebesar Rp 400 triliun dapat dipergunakan membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, kebutuhan petani, kesehatan, pendidikan dan lainnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
