KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Masalah ketahanan pangan menjadi pembahasan serius. Ketika Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi pangan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, tidak hanya dari sisi produksi, kebijakan masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan dari rumah, menjadi tantangan tersendiri bagi pendistribusian pangan masyarakat.

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) siap mendukung langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan utama, khususnya beras.

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup BPP HIPMI Robert Muda Hartawan menyatakan, siap mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik melalui pengembangan sektor pertanian.

Baca Juga: Pebisnis hotel dan restoran ingin bantuan likuiditas

"HIPMI di 34 provinsi siap mendukung pemenuhan kebutuhan pangan pemerintah, khususnya beras dan produk sembako lainnya. Kami pastikan mampu memasok kebutuhan pangan masyarakat dengan konsep pertanian terpadu, seperti meningkatkan kolaborasi bidang bisnis, investasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Robert dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4).

Oleh karena itu, lanjut Robert, HIPMI menghimbau kepada pemerintah mendukung produsen bahan pangan untuk tetap bisa beroperasi, baik petani, nelayan, maupun peternak. Khususnya melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Pasalnya, sejak adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan kebanyakan masyarakat tidak dapat bekerja dan memperoleh penghasilan sebagaimana mustinya.

Baca Juga: Hipmi minta agar hotel swasta dapat digunakan untuk menampung pasien virus corona

"HIPMI siap menjadi bagian ekosistem platform dari hulu sampai hilir. Dari produksi komoditas, pembuatan nilai tambah dan supply chain sampai ke end user untuk sektor pangan," ucapnya.

Meskipun demikian, untuk mendorong peran serta pengusaha, pihaknya mengharapkan pemerintah memberikan keberpihakan dan dukungan insentif bagi pengusaha untuk mengembangkannya dengan memastikan ketercukupan pasokan bahan pangan.

Lalu memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau, sehingga bisa memangkas biaya logistik. Termasuk intervensi pemerintah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan jalur distribusi yang dipastikan akan menghilangkan ekonomi biaya tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli