KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berharap dengan pengaturan kapasitas, pemerintah memberikan bantuan yang sifatnya secara langsung dirasakan pengusaha.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah memaparkan dengan pengaturan kapasitas 50% pengunjung memberikan dampak signifikan untuk pendapatan tenan-tenan di pusat perbelanjaan. Ia juga mencontohkan seperti usaha salon yang mana hanya beberapa jasa saja yang boleh dikerjakan dan kebetulan jasa tersebut dengan nilai jual yang paling murah.

Baca Juga: Hippindo sambut baik pemberlakuan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan

"Imbasnya, penyewa tidak mendapatkan pendapatan untuk menutupi biaya," ujarnya kepada kontan.co.id, Selasa (16/6),

Karenanya, ia berharap bantuan yang diberikan pemerintah harus yang bersifat dapat langsung dirasakan. Salah satu usulan yang diberikan dengan melakukan revisi pada perpajakan. Lebih lanjut, perpajakan yang dimaksudkan mulai dari PB 1 (pajak restoran) 10%, pajak reklame, pajak bumi bangunan, dan pajak lain-lainnya yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pengusaha.

Ia berujar sebetulnya pemerintah telah merespon harapannya, hanya saja masih belum tepat sasaran lantaran keringanan yang diberikan dari PPh 21. Padahal, ia menyebutkan karyawan dari anggota-anggotanya rata-rata tidak membayar pajak karena gaji yang diterima besarannya sesuai upah minimum provinsi (UMP).

"Dengan begitu, karyawan kami memang tidak membayar pajak sebelum adanya virus corona," tuturnya.

Baca Juga: Kebijakan new normal diperlukan agar ekonomi bisa bergerak

Selain dari sisi pemerintah, ia juga berharap pemilik pusat perbelanjaan juga membantu tenan-tenannya. Hal tersebut mempertimbangkan jam operasional pusat perbelanjaan yang dipersingkat sehingga turut memberi dampak pada pemasukan tenan. "Dalam hal ini bisa memberikan potongan harga sewa untuk membantu kemampuan membayar dari tenan-tenan yang ada," lanjutnya.

Lanjutnya, sebabnya selama ini dalam operasional tenan biaya sewa menjadi beban terbesar. Sayang, ia tidak bisa memberikan data terkait porsinya. "Memang tidak ada angka pastinya, yang pasti biaya sewa menjadi komponen terbesar dan juga karyawan karena UMP setiap tahunnya naik dan kenaikannya tidak kecil, sisanya ada listrik, air, telepon, dan lain sebagainya," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .