JAKARTA. Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas Bumi Eri Purnomo Hadi, meragukan rencana pemerintah melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan pribadi berdasarkan kapasitas mesin mulai Juli mendatang.

Menurut Eri, keraguannya berangkat dari kendala distribusi BBM non-subsidi seperti pertamax yang sering mengelami keterlambatan. "Pertamina itu sering terlambat mengirim pertamax," ujar Eri ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (17/4/2012).

Alasan dari keterlambatan pengiriman pertamax itu karena jumlah depo yang memiliki fasilitas pertamax sedikit, selain itu jarak antara depo ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga sangat jauh. "Tidak semua depo ada pertamax," tambah dia.

Meskipun demikian, pengusaha SPBU menurut Eri sudah siap untuk program pembatasan BBM bersubsidi tersebut, khususnya pengusaha yang berada di wilayah Jabodetabek. Ia bilang, 90% SPBU di Jabodetabek telah memiliki tangki dan dispenser BBM non-subsidi, seperti pertamax. "Masalahnya cuma suplai," tegas Eri.

Namun begitu, saat ini pihak Hiswana belum menerima sosialisasi dari pemerintah terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai Juli. Padahal, pengusaha SPBU perlu waktu juga untuk sosialisasi ke pekerja dan juga ke pelanggan.

"Jika Juli mau dilakukan, harus ada sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap pengusaha SPBU," pungkas Eri.

Seperti diberitakan, pemerintah akan melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi mulai pada Juli nanti. Rencananya ini akan dilakukan tahap di wilayah Jabodetabek.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Senin (16/4), mengatakan, pembatasan memang sudah dimulai pada Mei 2012. Namun khusus bagi kendaraan instansi pemerintah baik pusat dan daerah, BUMN dan BUMD di wilayah Jawa-Bali.

"Setelah itu, ada waktu 60 hari sebelum diberlakukan untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek dan selanjutnya secara bertahap di wilayah Jawa-Bali sesuai ketersediaan pertamaxnya," ujar Evita. Sekarang ini, pemerintah masih membahas secara rinci mekanisme pembatasannya. (Ester Meryana/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri