KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar investasi yang telah masuk ke kawasan industri dapat segera direalisasikan.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, pengelola kawasan industri terus memperoleh komitmen investasi melalui berbagai kegiatan promosi, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, realisasi investasi tersebut masih kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama terkait perizinan dan koordinasi lintas instansi.

"Kami bukan pelaku APBN, kami murni swasta, kami non-APBN Pak Menteri, tetapi kami mohon dukungan dari Bapak Menteri supaya investasi yang betul-betul kami dapat ini betul-betul cepat realisasi," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Akhmad, berbagai hambatan tersebut menjadi salah satu alasan HKI mengundang sejumlah kementerian dan lembaga dalam Rakernas tahun ini. Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca Juga: Presiden Prabowo Jajal KA Nusantara Explorer Menuju Batang

Ia berharap kementerian terkait dapat memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku kawasan industri, terutama dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Teman-teman yang melakukan ekspansi, baik PSN maupun KEK, banyak yang tidak berjalan di lapangan. Kami ingin mendapatkan kepastian sebenarnya arah kebijakan ini akan dibawa ke mana," katanya.

Akhmad menilai, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik, Indonesia justru memiliki peluang besar untuk menarik relokasi investasi sektor manufaktur. Namun, peluang tersebut harus didukung dengan perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan regulasi.

Menurutnya, persaingan dalam menarik investasi di kawasan Asia kini semakin ketat. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam dinilai lebih agresif dalam menawarkan berbagai insentif investasi, termasuk kepastian pemberian fasilitas tax holiday serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Persaingan semakin ketat. Thailand dan Vietnam lebih cepat, tax holiday mereka lebih jelas dan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah berjalan lebih baik," ujarnya.

Baca Juga: Kekhawatiran BI Kembali ke Era Orba Berdampak pada Kepercayaan terhadap Rupiah

HKI juga meminta Kementerian Perindustrian memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses perizinan bagi proyek-proyek kawasan industri, termasuk PSN dan KEK, dapat dipercepat. Menurut HKI, koordinasi yang lebih efektif akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus mempercepat realisasi proyek yang telah memperoleh komitmen investasi.

Selain percepatan perizinan, HKI mengusulkan penempatan atase perindustrian di sejumlah negara yang menjadi sumber utama investasi, seperti Taiwan, China, dan Hong Kong. Keberadaan atase tersebut dinilai dapat memperkuat komunikasi dengan calon investor sekaligus mempercepat proses tindak lanjut investasi yang akan masuk ke Indonesia.

HKI meyakini, percepatan realisasi investasi di kawasan industri akan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas manufaktur, serta mendorong pertumbuhan industri nasional di tengah persaingan investasi global yang semakin kompetitif.

"Kami berharap ada dukungan lebih kuat sehingga investasi yang sudah kami peroleh bisa segera terealisasi dan memberikan dampak bagi penciptaan lapangan kerja serta pengembangan industri nasional," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News