JAKARTA. Bulog yang merupakan bagian dari (Badan Usaha Milik Negara) BUMN seharusnya bisa menjamin stok beras di Indonesia tanpa harus impor. Menurut Benny Pasaribu Sekjen HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dengan para wartawan di forum diskusi DPR RI, "Bulog seharusnya dapat menjadi pemain bukan menjadi calo" ujarnya. Menurut Benny Bulog sekarang ini lebih banyak berpikir Indonesia lebih baik mengimpor beras, dibandingkan Bulog memperbaiki sistem produksi beras dalam negeri. Seharusnya Bulog bisa menguasai seluruh sentra produksi beras di Indonesia bukan mafia beras yang berkeliaran" tambahnya. Hal senada diungkapkan oleh Joko Edy anggota komisi VI DPR RI, Bulog sekarang ini bukan badan milik negara melainkan badan milik swasta, "Bulog itu sekarang seperti perusahaan di mana hanya berpikir bagaimana mendapatkan untung", ujar Joko. Lebih lanjut Joko melihat seharusnya Bulog sekarang ini, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan label negara serta tidak menggunakan fasilitas negara.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
HKTI dan Komisi VI mempertanyakan Bulog masalah impor beras
JAKARTA. Bulog yang merupakan bagian dari (Badan Usaha Milik Negara) BUMN seharusnya bisa menjamin stok beras di Indonesia tanpa harus impor. Menurut Benny Pasaribu Sekjen HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dengan para wartawan di forum diskusi DPR RI, "Bulog seharusnya dapat menjadi pemain bukan menjadi calo" ujarnya. Menurut Benny Bulog sekarang ini lebih banyak berpikir Indonesia lebih baik mengimpor beras, dibandingkan Bulog memperbaiki sistem produksi beras dalam negeri. Seharusnya Bulog bisa menguasai seluruh sentra produksi beras di Indonesia bukan mafia beras yang berkeliaran" tambahnya. Hal senada diungkapkan oleh Joko Edy anggota komisi VI DPR RI, Bulog sekarang ini bukan badan milik negara melainkan badan milik swasta, "Bulog itu sekarang seperti perusahaan di mana hanya berpikir bagaimana mendapatkan untung", ujar Joko. Lebih lanjut Joko melihat seharusnya Bulog sekarang ini, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan label negara serta tidak menggunakan fasilitas negara.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News