HKTI minta KPK usut dugaan rente & korupsi bawang



JAKARTA. Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri adanya rente dan indikasi korupsi dalam impor bawang putih. Menurutnya, inilah yang melambungkan harga bawang di pasar.

"Perburuan rente ini dampaknya merugikan rakyat. Perlu ada enforcement dari KPK untuk menelusuri," ujar Fadli Zon dalam dialog Polemik bertajuk 'Bawang, antara Cerita dan Derita' yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2013).

Menurut Fadli Zon, ada dugaan faktor sengaja dalam keterlambatan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian.


"Seharusnya Januari kan selesai, tapi Maret ini baru selesai. Kenapa terlambat? Ini tanda tanya karena ini menyangkut siapa yang mendapat alokasi," kata Politisi Gerindra ini.

Soal keterlambatan RIPH pun diakui oleh Ketua Komisi IV DPR RI, M Romahurmuziy. Ia mengatakan, RIPH merupakan pangkal masalah kelangkaan bawang putih menyebabkan harga naik di pasar.

"Sebelum Juni 2012 saat belum RPIH yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, tidak ada krisis harga produk hortikultura," kata Romi, sapaan akrab politisi PPP ini, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (16/3/2013).

( Imanuel Nicolas Manafe /Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: