JAKARTA. Pemerintah menargetkan dua sektor holdingisasi perusahaan pelat merah akan dirampungkan tahun 2016 ini. Keduanya yaitu BUMN konstruksi sektor jalan tol dan BUMN sektor pertambangan.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, sampai kini pihaknya masih memproses pembentukan holding BUMN tersebut, khususnya dari sisi aspek legalitasnya.

"Saya diminta lagi untuk analisa secara menyeluruh proses hukumnya, itu yang nanti harus dilaporkan," kata dia usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Senin (29/2).

Pemerintah memprioritaskan kedua sektor tersebut lantaran sedang digalakkannya proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan perusahaan pelat merah. Sehingga, kebijakan holdingisasi akan berdampak positif pada efisiensi perusahaan-perusahaan yang terlibat.

Rini menambahkan, penguatan perusahaan lewat holdingasasi juga bisa menguatkan pendanaan perusahaan. "Sehingga, perusahaan akan menuju kemandirian secara finansial, jadi dalam pelaksanaan pembangunan-pembangunan itu, tidak lagi tergantung pada APBN," jelas dia.

Ia menjelaskan, pemerintah fokus pada rencana holdingisasi BUMN sektor konstruksi jalan tol karena kebutuhan pembiayaan proyek-proyek tersebut sangat besar. Apalagi, pemerintah juga akan mengebut proyek pembangunan jalan tol tidak hanya di Jawa, melainkan di Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi.

Begitu juga di sektor pertambangan baik batubara dan mineral seiring dengan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dan program hilirisasi mineral. Beberapa perusahaan pelat merah di sektor tambang yaitu PT Indonesia Asahan Alumunium, PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk.

Namun sayangnya, Rini tidak merincikan perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan skema holdingisasi tersebut. Yang jelas, rencana holdingisasi dua sektor tersebut akan rampung di tahun ini. "Insya Allah jalan tol bisa selesai. Sama pertambangan mungkin," ujar dia.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PU-Pera) mengatakan, pembentukan holding BUMN jalan tol bertujuan untuk memperkuat perusahaan sehingga nantinya dalam penugasan proyek tidak hanya mengandalkan penyertaan modal negara. "Holding BUMN sektor jalan tol juga dipilih karena yang paling mudah," ujar dia.

Saat ini, ada tiga BUMN karya yang menggarap pembangunan jalan tol di Tanah Air. Yakni, PT Hutama Karya, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Waskita Toll Road anak usaha PT Waskita Karya Tbk.

Menurut dia, idealnya untuk penetapan perusahaan holding BUMN merupakan badan usaha yang seluruh sahamnya masih dimiliki pemerintah. "Jadi, itu holdingnya yang masih 100% milik pemerintah," kata dia.

Ahmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan, sejatinya pemerintah telah menyerahkan roadmap holdingisasi BUMN. Namun, pihaknya sampai kini belum dapat membahas rencana pemerintah tersebut.

Hafisz beralasan, Komisi VI DPR dilarang menggelar rapat bersama Kementerian BUMN karena ada instruksi khusus dari Ketua DPR RI. "Ini terkesan Menteri Rini semakin super, karena kami tidak bisa lagi mengawasi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia