KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembentukan holding BUMN Ultra Mikro diharapkan bisa menjangkau pembiayaan dan layanan lebih luas. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin. Menurut dia, penurunan biaya kredit dan perluasan cakupan pelayanan usaha ultra mikro serta UMKM menjadi energi baru untuk pemulihan ekonomi Indonesia di era kenormalan baru. “Tentunya, kita mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ekosistem ultra mikro guna menjawab tantangan pemenuhan akses pembiayaan murah dan terjangkau bagi 30 juta pelaku ultra mikro yang
unbankable. Segmen ini berperan penting bagi dalam menopang pertumbuhan ekonomi riil maupun serapan tenaga kerja di era normal baru ini," kata Puteri dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Senin (22/2).
Saat ini DPR bersama pemerintah terus melanjutkan kajian komprehensif terkait integrasi tiga BUMN untuk pengembangan usaha ultra mikro dan UMKM. Sebagai catatan, integrasi ekosistem ini akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Kajian dilakukan bersama lembaga legislatif dan eksekutif untuk memantapkan proyeksi manfaat beserta dampak yang timbul dari integrasi untuk UMi dan UMKM. Hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis, efisiensi, beban dana (
cost of fund), profitabilitas, tenaga kerja, hingga budaya dari masing-masing BUMN dipersiapkan secara matang sebelum proses integrasi rampung. Pembagian peran masing-masing perusahaan dalam skema holding juga akan diperjelas, sehingga berpengaruh positif terhadap performa ekosistem baru dan target penyaluran pembiayaan bagi UMi dan UMKM ke depan. "Dengan begitu, kita dapat menilai secara jelas potensi holding dalam menjawab tantangan pembiayaan dan memastikan kontribusi positifnya bagi ketahanan dan perkembangan sektor ultra mikro," jelasnya.
Baca Juga: Cari pertumbuhan baru di sektor UMKM, BRI sasar segmen ultra mikro Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati menyebut rencana pembentukan holding BUMN untuk UMi dan UMKM dapat membawa dampak langsung terhadap kemajuan pelaku usaha mikro dan kecil. Integrasi ini dipercaya bisa menjawab kebutuhan pelaku usaha UMi dan UMKM akan akses pembiayaan yang mudah dan murah. "Rencana strategis, program dan implementasinya dalam holding BUMN tersebut diharapkan dapat efektif mendorong pengembangan UMKM,” ujar Ninasapti. Integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha UMi, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku usaha ultra mikro yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan. Saat ini, dari 57 juta pelaku usaha UMi, masih ada 30 juta di antaranya yang belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal. Mereka selama ini kerap mendapat fasilitas serta produk keuangan informal, bahkan tak jarang terjerat oleh para lintah darat.
Integrasi ekosistem pembiayaan untuk UMi dan UMKM ditargetkan bisa menaikkan jumlah nasabah pelaku usaha kecil yang terlayani lembaga keuangan formal dari semula sebanyak 15 juta menjadi 29 juta orang pada 2024 mendatang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa ini menargetkan penurunan rasio pelaku usaha UMi yang tidak terlayani lembaga keuangan formal dari 68 persen pada 2018 menjadi 42 persen pada 2024. “Sinergi dan integrasi bisnis ini agar pelayanan pembiayaan meningkat dari 15 juta nasabah UMi menjadi 29 juta nasabah pada tahun 2024. Pemerataan kesejahteraan dan kesempatan kerja akan meluas,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari