KONTAN.CO.ID - HONGKONG. Pemerintah Hong Kong berencana memberi dorongan bagi konsumen dengan voucher belanja dan pinjaman untuk pengangguran. Sembari memukul investor dengan menaikkan pajak yang direncanakan pada perdagangan saham. 

Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan membeberkan rencana dukungan fiskal senilai HK$ 120 miliar atau US$ 15,5 miliar dalam anggarannya untuk memacu belanja masyarakat. Lewat upaya ini pemerintah berharap jumlah pengangguran bisa berkurang dan ekonomi bisa kembali pulih setelah dua tahun masuk ke dalam jurang resesi. 

Melansir artikel Bloomberg, Rabu (24/2) pemerintah di sisi lain juga menaikkan bea meterai yang diperdagangkan menjadi 0,13% dari 0,1% untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini praktis memicu aksi penjualan di pasar saham. 

Chan mengatakan, fokus anggaran kali ini adalah untuk menstabilkan ekonomi yang dilanda kerusuhan politik dan sosial pada 2019 dan dihantam tekanan pandemi Covid-19 pada tahun lalu. Setelah rekor kontraksi menembus 6,1% tahun lalu, Chan optimistis ekonomi Hong Kong bisa kembali tumbuh di kisaran 3,5%-5,5% pada tahun 2021. 

Pada waktu yang sama, Chan juga berusaha mengendalikan defisit anggaran, dengan meningkatkan pendapatan. Defisit sebelumnya diperkirakan akan menyempit dari rekor sekitar HK$ 260 miliar pada tahun fiskal 31 Maret 2021 menjadi HK 101,6 miliar pada tahun mendatang atau 3,6% dari total produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Bursa Efek Hong Kong selidiki dugaan pelanggaran IPO New Horizon Health  

Posisi itu lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit 2,2% untuk negara saingannya Singapura. Sementara rata-rata global berada di kisaran 8,5% pada 2021, menurut proyeksi International Monetary Fund (IMF). 

Voucher belanja dinilai Chan akan membantu merangsang pengeluaran, menguntungkan restoran, pengecer dan bisnis pariwisata yang dilanda penutupan akibat pandemi tahun lalu. Penjualan ritel di kota di tahun lalu pun sempat anjlok dan pengangguran melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 16 tahun. 

Kepala Ekonom Greater China di ING Bank NV menilai hal itu tidak akan maksimal. Sebab, biaya administrasi akan menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan pemberian uang tunai. 

"Kupon belanja bisa menjadi tidak efisien dan tidak efektif selama Covid-19,"  katanya. 

Asal tahu saja, pemerintah Hong Kong telah menggelontorkan HK$ 320 miliar dalam bentuk stimulus virus  tahun lalu untuk mendukung industri dan ekonomi. Dana itu berpusat pada pemberian uang tunai sebesar HK$ 10.000 kepada penduduk dan program subsidi gaji untuk membendung hilangnya pekerjaan. 

Selanjutnya: Biden: China akan sulit menjadi pemimpin dunia jika masih terlibat pelanggaran HAM

Editor: Herlina Kartika Dewi